Padatanggal 13 November 2014, dalam forum KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw Myanmar Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa Indonesia harus mengambil peran sebagai Poros Maritim Dunia dalam rangka menciptakan stabilitas dan keamanan akibat terjadinya transformasi Geopolitik dan Geoekonomi di kawasan Asia-Pasifik.
Oleh Afditya Iman Fahlevi* Industri perikanan termasuk potensi Ekonomi maritim bangsa Indonesia MNOL – Ide tentang poros maritim dunia dan kedaulatannya harus menjadi konsep besar yang mempelopori benteng ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kelautan sebagai strategi merupakan bagian dari strategi pertahanan suatu negara-bangsa; urusan soal perang, soal energi, ekonomi adalah hal yang mutlak dan harus diciptakan. Bisa jadi dikatakan, Negara yang gagal mengurusi kedaulatan lautnya, maka gagal pula pengelolaan negaranya. Atas dasar inilah, Indonesia tidak boleh durhaka terhadap sejarah lautnya. Dalam sejarah ekonomi politik laut Indonesia dan atas dasar keyakinan terhadap betapa pentingnya sektor kelautan sebagai sumber ekonomi, sehingga pada saat itu menjadi prioritas para Founding Fathers dalam membangun negeri ini. Bicara kelautan, tentu tidak hanya berkaca pada sejarah kejayaan laut Indonesia yang pernah ada, dalam sejarah perkembangan wilayah territorial dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, juga menjadi bukti bahwa kedaulatan atas laut adalah kunci utama Indonesia mampu menjadi Negara Digdaya di Asia’ bahkan dunia internasional. Kejayaan laut era Sriwijaya dan Majapahit menjadi buktinya. Laut merupakan kehidupan, tempat banyak orang bergantung. Sejak zaman pra sejarah, manusia yang mendiami kepuluan Nusantara sudah mampu berlayar hingga Barat Afrika. Secara geografis, Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut negara bahari. NKRI Mengulang Sejarah Kejayaan Nusantara Sriwijaya dan Majapahit menjadi merupakan contoh imperium kekuatan kerajaan Nusantara yang bisa menjadi besar karena menguasai laut. Dengan menguasai laut dan tentu dengan militer yang kuat, dua kerajaan tersebut berhasil mengontrol seluruh perniagaan di seluruh Asia Tenggara. Alhasil, menjelang kemerdekaan, para Founding Fathers punya rasa ingin mengembalikan masa-keemasan Sriwijaya dan Majapahit, salah satunya dengan kembali ke laut. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 31 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan tegas memperjuangkan perwujudan Tanah Air ke dalam wilayah negara Indonesia. Yamin dengan meninjau sejarah Nusantara secara gamblang mengatakan, bahwa pemahaman Tanah Air adalah konsep tunggal. Yang dimaksud konsep tunggal adalah, “..membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan yang sesungguhnya berlawanan dengan realitas. Tanah Air ialah mencakup daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang.” Yamin meyakini laut Indonesia kala itu mendapat hambatan dari dunia Internasional yang menyebut laut merupakan zona bebas. Perjuangan Indonesia dalam mengintegrasikan laut ke dalam wilayahnya dimulai kembali oleh Perdana Menteri Djuanda pada 1957 dalam sebuah deklarasi bersejarah yang mengikat seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya, untuk menguasai kembali lautan, pemerintah Soekarno memperkuat pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI baik dari jumlah prajurit hingga alat utama sistem persenjataannya. Namun, pengembalian laut sebagai sumber kehidupan gagal setelah pemerintahan berpindah tangan ke Soeharto yang lebih berorientasi ke darat. Sejak zaman awal kerajaan di Indonesia, pengelolaan aspek kelautan di Indonesia sudah sangat fundamental. Karena daerah Indonesia merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan lautan untuk mengakses daerah antar daerah. Armada laut yang dimiliki oleh Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak pun tak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai kerajaan maritim, mereka sangat berperan dalam perdagangan yang mencakup daerah Indonesia, bahkan mancanegara dan sangat disegani yang kemudian tertera dalam catatan para pedagang dan utusan baik dari China maupun dari Arab. Tak hanya itu, Presiden Sukarno juga pernah berkata. “…Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”, dalam peresmian Institut Angkatan Laut di Surabaya tahun 1953. Hakikat Poros Maritim Dengan begitu, Akar poros maritim dunia yaitu membangun Indonesia sebagai pusatnya kemaritiman dunia adalah konsep geopolitik yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Hal ini harus membawa kesadaran kepada bangsa dan rakyat Indonesia bahwa masa depan dunia berada di kawasan Pasifik. Sehingga konsep ini juga mengandung tujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Pasalnya, poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Dengan gagasan itulah, konsep ekonomi politik akan didukung oleh kondisi geopolitik saat ini, potensi-potensi yang berhubungan dengan laut sangatlah terbuka lebar. Sedikitnya ada sekitar 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan untuk kemajuan, kesejahteraan, kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dilansir dari artikel berjudul Ekonomi Indonesia ke Laut Aja’, karya Prof. Rokhmin Dahuri, kesebelas sektor ekonomi kelautan itu adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi ESDM, kehutanan coastal forestry, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, sumberdaya kelautan non-konvensional dan masih banyak lainnya. Potensi nilai ekonomi dari 11 sektor ekonomi kelautan tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Padahal total PDB Product Domestic Bruto Indonesia saat ini sebesar 1 triliun dolar AS, dan APBN kita triliun atau 180 miliar dolar AS. Artinya potensi nilai ekonomi kelautan hampir 10 kali lipat dari APBN dan 1,2 kali PDB saat ini. Sementara kesempatan kerja yang dapat diciptakan sekitar 40 juta orang. Karenanya, jika mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, efisien, adil, dan ramah lingkungan, maka masalah pengangguran dan kemiskinan otomatis akan terpecahkan. Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut mariculture ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun Potensi ekonomi jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 16 milyar US$ per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa sekitar 16 milyar US$ untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% dari total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia. Sementara itu di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya. Potensi ekonomi ini akan menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 sebenarnya telah bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75% dari barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makasar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar trilun dolar AS setiap tahunnya. Untuk menciptakan hal itu semua, maka perlu penguatan yang bersifat mutlak, yaitu penguatan menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia juga perlu dilakukan. Tentunya, pemerintah juga wajib dalam melaksanakan tugas lain pada sistem pertahanan nasional yang didukung sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, membangun Indonesia menuju poros maritim dunia yang kuat dan berdaulat dapat tercipta dan kita sebagai penerus generasi muda yang kokoh harus mampu menerapkan visi maritim di tahun 2045. Pada usia satu abad kemedekaan itu, Indonesia siap menjadi negara digdaya dunia dengan kekuatan ekonomi dan pertahanan yang kuat. *Penulis adalah pemerhati kelautan Indonesia Sehingga pada makalah ini akan dibahas kepemimpinan dan pengeloaan modal sosial menteri Susi Pudjiastuti. Menjadi seorang pemimpin tidak berdasarkan jenis kelamin tertentu, bahwa seseorang itu perempuan atau laki-laki, tetapi di dalamnya terdapat suatu modal sosial yang dimanfaatkan dalam memajukan suatu pembangunan nasional.
ABSTRAK Sebagai negara yang terletak pada cross-position, Indonesia menawarkan pendekatan strategi kemaritiman berupa doktrin Poros Maritim Dunia PMD. Dalam batasan tertentu PMD memperkenalkan konsep lebih lanjut tentang pendekatan strategi maritim yang pernah diusung RI sebelumnya. Untuk itu, penelitian eksplanatif ini mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep-konsep terkait dengan perubahan atau kesinambungan, yang berkenaan dengan strategi maritim RI dalam periode-periode pra PMD. Berdasarkan data-data di lapangan, penelitian ini menemukan sejumlah fakta bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi maritim sebelumnya. Selain itu, perbedaan pandangan terhadap posisi geografis RI dapat diartikan sebagai respons terhadap ancaman yang telah ada yang mana dalam kondisi ini mengalami pergeseran akibat dinamika politik internasional. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menemukan bahwa PMD dalam beberapa aspek merupakan nilai yang diwariskan secara kontinu dari era pemerintahan sebelumnya untuk secara lebih lanjut dilakukan penyesuaian terhadap kondisi kontemporer. Dengan demikian secara umum temuan-temuan tersebut menujukkan bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi kemaritiman sebelumnya. Kata-kata kunci Indonesia, poros maritim dunia, strategi maritim, perubahan, kesinambungan, keamanan, geoekonomi As a nation-state located in a cross-position, Indonesia proposes a maritime strategy approach in the form of the Global Maritime Fulcrum GMF. To some extent, GMF introduces an advanced concept from the previous maritime strategy. Therefore this explanative research will explore further about concepts related to change or continuity, related to the maritime strategy of Indonesia in the previous periods before GMF. Based on field data, this research found a number of facts that concludes GMF to some extent is a change from previous maritime strategy. Moreover, the debate of Indonesia's geographical position could be interpreted as a response against threats which already exists. Thus this condition experienced a shift due to the dynamics of international politics. This qualitative research also conducts that GMF is a value which inherited from previous administration to further adapt on contemporary situations. Thus in general these findings indicate that GMF is a change from the previous maritime strategy. Figures - uploaded by Probo Darono YaktiAuthor contentAll figure content in this area was uploaded by Probo Darono YaktiContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?Probo Darono Yakti & Joko SusantoDepartemen Hubungan Internasional, Universitas AirlanggaABSTRAKSebagai negara yang terletak pada cross-position, Indonesia menawarkan pendekatan strategi kemaritiman berupa doktrin Poros Maritim Dunia PMD. Dalam batasan tertentu PMD memperkenalkan konsep lebih lanjut tentang pendekatan strategi maritim yang pernah diusung RI sebelumnya. Untuk itu, penelitian eksplanatif ini mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep-konsep terkait dengan perubahan atau kesinambungan, yang berkenaan dengan strategi maritim RI dalam periode-periode pra PMD. Berdasarkan data-data di lapangan, penelitian ini menemukan sejumlah fakta bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi maritim sebelumnya. Selain itu, perbedaan pandangan terhadap posisi geogras RI dapat diartikan sebagai respons terhadap ancaman yang telah ada yang mana dalam kondisi ini mengalami pergeseran akibat dinamika politik internasional. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menemukan bahwa PMD dalam beberapa aspek merupakan nilai yang diwariskan secara kontinu dari era pemerintahan sebelumnya untuk secara lebih lanjut dilakukan penyesuaian terhadap kondisi kontemporer. Dengan demikian secara umum temuan-temuan tersebut menujukkan bahwa PMD merupakan perubahan dari strategi kemaritiman kunci Indonesia, poros maritim dunia, strategi maritim, perubahan, kesinambungan, keamanan, geoekonomiAs a nation-state located in a cross-position, Indonesia proposes a maritime strategy approach in the form of the Global Maritime Fulcrum GMF. To some extent, GMF introduces an advanced concept from the previous maritime strategy. Therefore this explanative research will explore further about concepts related to change or continuity, related to the maritime strategy of Indonesia in the previous periods before GMF. Based on eld data, this research found a number of facts that concludes GMF to some extent is a change from previous maritime strategy. Moreover, the debate of Indonesia’s geographical position could be interpreted as a response against threats which already exists. Thus this condition experienced a shift due to the dynamics of international politics. This qualitative research also conducts that GMF is a value which inherited from previous administration to further adapt on contemporary situations. Thus in general these ndings indicate that GMF is a change from the previous maritime Indonesia, global maritime fulcrum, maritime strategy, change, continuity, security, geoeconomy108 Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 109Indonesia merupakan negara yang terletak di cross-position antara dua benua dan dua samudra. Sebagaimana diperkenalkan dalam Wawasan Nusantara yang diperkenalkan pada era Suharto, masyarakat secara umum memahaminya NKRI sebagai sebaran pulau saja yang disebut zamrud khatulistiwa’. Tanpa kemudian melihat laut yang terdapat di tengah-tengah antara satu pulau dengan pulau yang lain merupakan penghubung. Terlebih dalam posisi ini Indonesia dipandang sebagai arsipelago atau kepulauan, sehingga memiliki posisi yang berbeda di antara negara-negara dengan kriteria geogras berdasarkan perairan lainnya negara pantai, kontinental, dan landlocked Susanto dalam Susilo 2015, 7. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi maritim komprehensif yang luwes di hadapan paradoks perubahan zaman yang semakin dinamis dengan isu-isu kemaritiman yang terus berkembang setiap zamannya. Sebagaimana Dave Sloggett 2013, 37-8 dalam bukunya “The Anarchic Sea” mengatakan bahwa terdapat tujuh dimensi atau perspektif pada strategi maritim kontemporer state-to-state, perlindungan dagang, manajemen sumber daya laut, penyelundupan, terorisme, bencana alam, dan oseanogra. Alih-alih pakem strategi maritim Indonesia mirip dengan konsepsi yang diajukan Mahan dan Corbett yang menghendaki penguasaan total atas laut sekaligus mengontrol dalam bentuk command of the sea; Indonesia justru sedang lepas landas dari paradigma daratan dan mencari batu pijakan selanjutnya setelah Deklarasi Kepulauan 1957 oleh Perdana Menteri Juanda serta perjuangan di UNCLOS melalui diplomasi maritim yang dirintis Mochtar Kusumaatmaja dan Hasyim Variabel Strategi MaritimSebelumnya, terdapat enam variabel strategi maritim yang dapat digunakan untuk menelaah strategi kemaritiman yang digunakan Indonesia, antara lain 1 latar belakang situasi, menggambarkan konstelasi politik internasional pada saat strategi maritim diimplementasikan dalam kebijakan nasional, 2 citra diri nasional, yang mendeskripsikan persepsi negara dalam memandang dirinya sendiri melalui persepsi sejarah positif dan negatif, 3 peran negara, menunjukkan inisiatif negara dalam eksekusi kebijakan strategi maritim negaranya di tingkatan domestik maupun internasional secara holistis, 4 trajektori, yang hendak dituju sebuah negara dengan menerapkan strategi tersebut, 5 tonggak-tonggak, peristiwa-peristiwa penting yang menjadi fondasi negara dalam strategi maritim, dan 6 prioritas isu, kebijakan-kebijakan turunan dan isu-isu yang sedang dibahas pada negara tersebut. Enam poin ini dipilih berdasarkan aspek yang dapat digali dari pengalaman-pengalaman historis dan isu-isu yang sedang in pada jangka waktu tertentu 5 dan 6. Sedangkan empat yang lainnya meliputi latar belakang situasi, dengan melakukan elaborasi dimensi keamanan milik Dave Sloggett 2013, 37-8 dan lingkungan strategis. Citra diri nasional merupakan konsiderasi strategis bagaimana suatu strategi digunakan, peran negara berarti sejauh mana pengaruh negara terhadap strategi maritim, sedangkan trajektori diambil dari visi negara terhadap strategi kemaritiman. Sehingga pada batasan-batasan ini wilayah strategi maritim yang akan dikaji dapat dikatakan berubah atau sinambung sesuai dengan variabel konsep perubahan dan kesinambungan meliputi wacana mengenai suatu konsep, kemudian mengalami distingsi dari apa yang telah ada maupun hanya bergeser dengan tetap mengikuti koridor yang sama. Strategi dapat dikatakan mengalami perubahan apabila ada hal fundamental yang berganti sehingga menyentuh akar Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2110dan menampakkan distingsi dari strategi sebelumnya Cambridge Dictionary 2017. Sedangkan suatu strategi dapat dikatakan mengalami kesinambungan apabila tidak ada satu pun perubahan mayor menyangkut hal yang fundamental, namun hanya bagian perifer saja yang bersifat minor sehingga tetap berjalan di landasan yang sama Cambridge Dictionary 2017. Sehingga di akhir akan terlihat indikator-indikator yang diberikan oleh variabel strategi maritim mana saja yang dapat dipandang sebagai perubahan maupun kesinambungan, sehingga poin terbanyak antara keduanya yang dapat dijadikan sebuah pilihan simpulan setelah membandingkan antara era pra PMD dengan era Strategi Maritim IndonesiaSejarah kemaritiman Indonesia mebuktikan bahwa NKRI merupakan legasi dari negara-bangsa maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang hidup pada abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-14. Kesuksesan dari Sriwijaya dalam membagun hub-ports terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan Majapahit dengan lima armada kapal perang terkuat pada zamannya menjadi sebuah titik balik sejarah akan kejayaan Indonesia di masa lampau akan strategi kemaritiman yang kaya. Sekaligus menunjukkan bahwa khayalak masih belum mengeksplorasi 100% tentang wawasan kebahariannya Yunus dalam Susilo 2015, 67; Supriyanto 2016. Kedua hal ini yang menjadi citra diri nasional positif di era jauh sebelum PMD diluncurkan sebagai wacana publik yang mengundang perhatian. Sedangkan pengalaman kelam di era penjajahan Belanda dengan pembatasan masyarakat terhadap laut dengan salah satunya menganggap nelayan sebagai kasta terbawah dalam masyarakat Toer 2015. Dengan demikian trajektori strategi yang akan dicapai adalah mencapai negara bahari sebagaimana Sriwijaya dan Majapahit sebagai kekuatan regional terkemuka. Misalkan pada akhir era Orla, pengadaan KRI Irian menjadi salah satu senjata utama untuk mewujudkan trajektori tersebut Naval History via Flix Miller 2001. Sebagaimana di era Orba pada tahun 1980-an mengimpor persenjataan dari negara-negara blok barat yang tergabung NATO seperti Amerika Serikat AS dan Jerman Barat. Situasi internasional pada masa itu dapat dikatakan didominasi oleh persaingan antar negara dengan konstelasi Perang Dingin yang berkecamuk antara AS dan Uni Soviet. Sehingga bentrok secara sik menjadi sebuah hal yang tak 1 Salah satu meriam turret utama KRI Irian-201, kapal jenis cruiser yang berhasil didapatkan Sukarno dari Uni Soviet dengan harga yang cukup terjangkau. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 111Negara berperan cukup besar dalam strategi maritim, namun cenderung bersikap inward-looking melihat dari persepsi ancaman pada era pra PMD. Dibuktikan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi di dalam negeri seperti DI/TII, PRRI/Permesta, Kahar Muzakar, Andi Azis, Westerling, APRA, dan ancaman-ancaman dari luar untuk membentengi pengaruh ideologi asing. Ideologi yang dimaksud dalam batasan tertentu juga mengalami pergeseran dari Orba ke Orla, yakni menempatkan kekuatan nekolim seperti AS, Inggris, dan Belanda sebagai ancaman utama pada era Orla dan tak lama berubah menjadi Tiongkok dengan komunismenya. Belum lagi Pembangunan Lima Tahun yang dicanangkan Suharto juga membuat strategi maritim sebagai subordinasi dari strategi daratan pada sebuah administrasi junta militer yang dipimpinnya Booth 1992; Yunus dalam Susilo 2015, 69-71. Laut dianggap sebagai parit untuk membentengi ancaman-ancaman tersebut, militer menempatkan AL pada lapisan pertahanan terdepan pada doktrin CADEK dan Tri Ubaya Cakti dengan menempatkan kapal-kapal perang sebagai benteng’ pertama ancaman dari luar yang dimaksud Widjajanto 2005; Supriyanto 2016. Karena pada dasarnya di era pra PMD, ada kecenderungan isu-isu kemaritiman seperti yang disinggung Sloggett 2013 cenderung pada state-to-state. Contoh lain adalah menghadapi tiga peristiwa besar seperti 1 Dwikora, konfrontasi dengan Malaysia dan hendak menganeksasi Kalimantan Utara, 2 Trikora, konfrontasi dengan Belanda dan merebut Irian Barat meskipun diselesaikan dengan diplomasi, dan 3 Integrasi Timor Timur melalui Operasi hampir tujuh dekade Indonesia merdeka, terdapat beberapa tonggak-tonggak sejarah yang menandakan komitmen dalam menerapkan strategi maritim di era pra PMD. Beberapa di antaranya adalah 1 Konsep Indonesia tanah air tumpah darah, 2 Sejarah perang laut dan ambi, 3 Deklarasi Juanda, 4 UNCLOS, 5 Pembentukan DEL dan DMI, dan 6 Negara Kepulauan’ versi RPJPN SBY. Yang pertama mencakup bagaimana Indonesia meneguhkan posisinya sebagai negara yang baru saja merdeka. Selama masa pergerakan konsep tanah air’ diperkenalkan untuk menggambarkan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan dari manusia yang mana keduanya saling memiliki keterkaitan. Tanah dan air melambangkan kesuburan, dan sebaliknya secara lebih luas menganggap perairan yang ada di tengah kepulauan Indonesia merupakan pemersatu dari beragam suku, agama, ras, dan golongan Malaka 2007, 1; Anwar 1996, 10. Yang kedua adalah mtengenai sejarah panjang perang yang melibatkan TNI-AL di atas perairan Indonesia. Setidaknya ada lima perang laut yang tercatat sebagai tonggak sejarah strategi maritim yang dalam hal ini dipandang sebagai naval strategy Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, Pertempuran Laut Sibolga, Perlawanan Pasukan ALRI 0032, dan Operasi Anti-Blokade John Lie Santosa & Wanhar 2012, 81; 2015; Okezone News 2015a; Okezone News 2015b; Suwardi & Sukarno 2011, 20-3; 2014a. Kelima perang peristiwa pertempuran dan operasi blokade ini menginspirasi pembentukan AL yang jauh lebih superior. Puncaknya pada masa demokrasi terpimpin, ketika tampuk kepemimpinan dan kendali ABRI dipegang langsung oleh Presiden Sukarno. Batu pijak ini dilanjutkan untuk setidaknya era 80-an pada masa kepemimpinan ketiga adalah Deklarasi Kepulauan Indonesia oleh PM Juanda yang menjadi inisiator dari langkah Indonesia selanjutnya di dalam UNCLOS. Ada dua aspek utama yang diperjuangkan pada deklarasi Juanda perluasan laut teritorial yang semulanya 3 mil menjadi 12 mil dan menetapkan aturan perairan kepulauan yang membatasi pelayaran di luar izin yang dilakukan negara lain, sehingga luas wilayah Republik Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2112Indonesia 2,5 kali lipat lebih besar dari yang semula km² menjadi km² Disinfolahtal 2012; 2015. Pada masa ini muncul tokoh diplomat muda yang menjadi inspirator dari munculnya ide untuk menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di samping negara-negara lain yang memiliki ciri berbeda seperti bentuk kontinental dan negara pantai. Dialah Mochtar Kusumaatmaja, yang pada masa Suharto menjabat menjadi Menteri Luar Negeri yang mewakili Indonesia bersama dengan Hasyim Djalal pada tonggak keempat yakni perjuangan pada UNCLOS. Selama tiga kali pelaksanaan konvensi hukum laut internasional, ide Indonesia untuk mengukuhkan posisi sebagai negara arsipelago sempat mendapatkan banyak kecaman. Bahkan di antaranya berasal dari negara adidaya AS, yang mana selama masa Orba berlangsung menjadi sekutu Indonesia dalam kerangka quiet alignment Smith 2003, 2. Namun di akhir perjuangan diplomat-diplomat muda dengan didukung oleh negara yang merasa memiliki posisi sama dengan Indonesia seperti Filipina diterima sebagai salah satu poin penting dalam hukum laut internasional, yakni aturan tentang ZEE yang meregulasi 200 mil laut sebagai perairan yang merupakan hak berdaulat dari suatu negara sekaligus jalur laut arsipelago yang dimiliki Indonesia melalui ALKI I, II, dan III sebagai bagian dari SLOC DOALOS 1992, 52.Strategi maritim sempat mandek pada era Suharto. Alasannya adalah pemerintahan junta militer yang terpusat pada supremasi matra AD, yang diikuti dengan alur pembangunan nasional yang sentralistik terhadap daratan. Kendati di akhir kepemimpinannya Suharto mencoba memperkenalkan doktrin yang disebut sebagai Benua Maritim Indonesia BMI, namun nyatanya tidak ada program konkret yang dijalankan untuk melaksanakan kebijakan strategis di bidang kemaritiman. Meskipun kerap merangkul Hasyim Djalal sebagai tokoh penting Indonesia di bidang kemaritiman, pada akhirnya Djalal juga melontarkan otokritiknya pada pemerintah yang tidak segera membentuk Departemen Pengembangan Samudra. Selangkah di belakang India yang merupakan negara kontinental namun sudah lebih dahulu membentuk institusi tersebut untuk setidaknya mempermudah tangan pemerintah dalam mengelola kekayaan Lautan Hindia Djalal 1996. Kegagalan tersebut yang menjadi evaluasi pada era pemerintahan setelahnya untuk berbenah dalam menaikkan kembali signikansi isu maritim melalui kerangka Maritime Domain Awareness MDA. Langkah awalnya, pada masa reformasi di tangan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ditunjuklah Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Sebagai catatan kecil, Sarwono adalah adik dari Mochtar yang berjasa mengukuhkan posisi negara arsipelago Indonesia di tengah-tengah negara lainnya. Tidak lama setelah pelantikannya pada tanggal 26 Oktober 1999, tanggal 10 November 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut yang menjadi cikal bakal Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tugas berat diemban oleh departemen ini mengingat urusan perikanan dan kelautan sempat dipegang sebagai salah satu direktorat jenderal di bawah kementerian perikanan pada masa Orba, utamanya dalam mengelola sumber daya laut dan berkenaan dengan oseanogra Khudori 2010; Susanto 2015, 32. Pembentukan ini juga mengingatkan kita pada Kementerian Kompartemen Maritim di akhir Orla yang membawahi Kementerian Perikanan dan Pengolahan Laut Kemaritiman 2016.Prioritas-prioritas isu kemaritiman meliputi isu-isu yang menyangkut kepentingan internal perairan Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Misalnya menyatukan Indonesia dalam kerangka negara-bangsa dan menghadapi klaim dunia internasional atas perairan kepulauan Indonesia. Untuk itu pada periode ini dilaksanakan setidaknnya tiga kali modernisasi pada AL, mencetuskan Doktrin Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 113Hankam pada tahun 1991 serta menggarisbawahi isu-isu strategis perbatasan dan Asas Cabotage. Secara lebih lanjut modernisasi berlangsung pada periode Orla dengan mengadakan alutsista dari Uni Soviet akibat kedekatan Indonesia dengan blok Timur pada masa itu. Pembelian paling diingat adalah kapal penjelajah KRI-Irian 201 berserta dengan kapal perusak dan fregat-fregatnya yang menjadikan Indonesia sebagai pemilik AL terkuat kedua di Asia pada media 1960an RBTH Indonesia 2015; TNI Angkatan Laut 2015. Modernisasi kedua dilaksanakan pada tahun 1980an dengan melakukan impor alutsista dari blok Barat dan NATO atas pertimbangan kedekatan Indonesia dengan blok Barat yang menempatkan RI sebagai benteng dari pengaruh komunisme di Asia Tenggara sekaligus memegang peran pemimpin regional ASEAN’. Misalnya fregat kelas Ahmad Yani dan kapal selam U-209/1300 buatan Jerman Barat Marsetio 2014, 23-4. Modernisasi ketiga adalah periode Kekuatan Pokok Minimum Minimum Essential Force MEF yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 meliputi tiga tahap sejak tahun 2004. Ketentuan pokok yang akan dicapai adalah pengadaan alutsista 151 KRI, 43 pesawat udara, dan 333 kendaraan tempur yang sudah memiliki teknologi mutakhir. Termasuk di dalamnya memprioritaskan pengadaan dari industri strategi dalam negeri mencakup dari PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia Marsetio 2013, 6.Gambar Pulau Sipadan yang dipersengketakan Indonesia dengan MalaysiaSelain itu strategi maritim pada era pra PMD menyoroti isu-isu perbatasan laut dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Sipadan dan Ligitan menjadi contoh isu kemaritiman yang tidak direncanakan secara matang. Dengan terburu-buru membawanya ke meja Mahkamah Internasional, membawa hasil yang tidak maksimal bagi Indonesia yakni jatuh di tangan Malaysia dengan alasan pemanfaatan efektif yang dilakukan oleh sang negeri jiran Djalal 2013, 10. Seakan tidak belajar dari pengalaman, Pulau Semakau, Pulau Berhala dan Pulau Sebatik akhirnya menjadi sengketa-sengketa setelah Pulau Sipadan-Ligitan Arsana 2013, 26, 33-4. Menggunakan alasan damai, Suharto menganggap penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dapat menjadi jalan terbaik karena skema damai selalu diutamakan berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation yang ditandatangani negara-negara ASEAN pada tahun 1976, kendati kemudian mematikan langkah Indonesia sendiri Djalal 2013, 12. Selain itu di era SBY, kehadiran asas cabotage di satu sisi membawa sinyal positif bagi kemajuan pelayaran Indonesia pada strategi kemaritiman pada umumnya. Melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, kemudian diundangkan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penerapan asas cabotage ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara serta memberikan kesempatan berusaha bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan Republik Indonesia 2008. Kebijakan ini berhasil menambah sejumlah Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. kapal berbendera Indonesia atau melipatgandakan jumlah kapal nasional, dengan kapasitas angkut yang naik hingga tiga kali lipat. Di tahun 2014, jumlah ini tercatat meningkat menjadi 14 ribu unit kapal berbendera Indonesia 2015.Poros Maritim DuniaBerbeda dengan strategi maritim yang digunakan pada era pra PMD, Indonesia pada batasan tertentu mengalami peralihan dalam menggunakan kemaritiman sebagai fundamental konsep pembangunan. Diperkenalkan pada saat kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2014, PMD merupakan salah satu senjata’ andalan yang digunakan oleh pasangan Joko Widodo Jokowi dan Jusuf Kalla JK. Mulanya ide mengenai PMD diutarakan oleh dua akademisi di balik tim pemenangan Jokowi-JK pada 2014 lalu. Adalah Rizal Sukma, direktur CSIS dan pengamat pertahanan Andi Widjajanto yang memperkenalkan gagasan kemaritiman sebagai distingsi yang tidak ditawarkan oleh pasangan calon paslon nomor satu. Sudah barang tentu visi dan doktrin ini masuk pada salah satu program utama pada Nawacita Sukma 2014. Gagasan ini setelah menjadi perbincangan publik ditingkatkan legitimasinya melalui pidato pemenangan Jokowi di atas perahu pinisi “Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta. Menurut para ahli hubungan internasional dan kemaritiman “kebangkitan Indonesia sebagai negara kepulauan,” “harapan baru untuk kebangkitan maritim nasional,” dan “panggilan untuk Persatuan Indonesia” adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari PMD Laksmana 2014; Antara News 2014; Tempo 2014. Namun perlu diingat bahwa kemunculan PMD, baik sebagai doktrin maupun visi bukan sesuatu yang benar-benar baru. Jika diamati bahwa sebelumnya Tiongkok telah lebih dahulu memperkenalkan konsep Jalur Sutra Maritim melalui pidato Xi Jinping di Sidang Paripurna DPR-RI pada tahun 2013 Jinping 2013. Bukan sebuah kebetulan apabila penulis mengatakan PMD menjadi respons atas latar belakang situasi internasional yang menunjukkan signikansi percaturan geoekonomi melalui raising-nya Tiongkok dengan mengajak mitra-mitra kerja samanya di ASEAN untuk bergabung pada megaproyek yang diusungnya hanya dianggap manuver politik semata, cita-cita pemerintahan Jokowi ini justru dijelaskan lebih lanjut pada KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Menurutnya PMD terdiri atas lima pilar meliputi 1 budaya maritim, 2 ekonomi maritim, 3 konektivitas maritim, 4 diplomasi maritim, dan 5 keamanan maritim RMOL 2015. Dari kelima pilar tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyinergikan doktrin PMD di antara negara-negara Asia Timur termasuk dengan JSM yang digagas Tiongkok. Beberapa media menyatakan pernyataan yang dilontarkan Jokowi pada KTT Asia Timur ini disebut sebagai Doktrin Jokowi TribunNews 2014. Sehingga selanjutnya di level akademisi terjadi perbedaan pandangan terkait pemaknaan PMD. Ada yang memahami poros’ sebagai axis sebagaimana yang dilakukan Indonesia dalam mendekatkan diri dengan Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, dan Kamboja; ada pula yang memaknai sebagai fulcrum yakni kecenderungan kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi poros penyeimbang antara kedua samudra yang didiami oleh kekuatan-kekuatan regional dengan bertransformasi menjadi kekuatan menengah; atau dipahami sebagai nexus dengan menyoroti alur pelayaran SLOC dan ALKI yang menjadi prioritas utama Indonesia untuk mengamankan dan mengontrol Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 115ketat perairan yang telah dibuka sebagai gerbang ekonomi Indonesia Sulaiman 2017. Ada pula yang memaknai PMD sebagai global hotspot atau pivot meskipun jumlahnya tidak terlalu signikan dibandingkan perbincangan mengenai axis, fulcrum, dan nexus Netherland Maritiem Land 2015. Dari kelima pilar yang telah ada, Jokowi memprioritaskan program Tol Laut untuk menguatkan konektivitas serta kebijakan penenggelaman kapal untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum laut internasional yang berlaku serta mengejar kerugian negara dari pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal nelayan asing sebesar Rp304 triliun 2014b. Misalnya penenggelaman kapal modern pencuri ikan yang telah diburu oleh beberapa negara di dunia, MV Viking di pantai Pangandaran BBC Indonesia 2016a. Gambar 4 Pidato Kemenangan Jokowi-JK di atas sebuah kapal pinisi “Hati Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, 22 Juli latar belakang diikuti pula dengan peran negara yang semakin aktif dalam mengeksekusi strategi kemaritiman. Mengingat PMD berarti membuka laut selebar-lebarnya untuk meningkatkan keunggulan ekonomi dan menandingi Tiongkok yang menegaskan upayanya untuk merangkul Indonesia. Untuk itu pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bertugas melakukan koordinasi pada isu-isu prioritas strategis seperti pengelolaan sumber daya migas hingga mineral, pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan program tol laut, dan juga regulasi perikanan yang di dalamnya menegaskan untuk kembali menegakkan peraturan hukum laut internasional 2014. Kementerian ini mengkoordinasi kerja dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2015. Tentu kehadiran kementerian ini mengingatkan lagi pada akhir masa demokrasi terpimpin yakni kementerian kompartemen maritim. Persepsi ancaman juga dapat dikatakan mengalami pergeseran dari yang semulanya merupakan geopolitik Perang Dingin yang diiringi dengan bumbu konfrontasi, kemudian bergeser menjadi geoekonomi. Sehingga dalam batasan ini peran pemerintah menjadi lebih outward-looking dalam menjalankan strategi kemaritiman untuk mewujudkan visi PMD. Visi Indonesia juga mengalami pergeseran yang semulanya mematok diri dengan klaim bahwa sebagai pemimpin ASEAN, RI menjadi garda terdepan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati posisi istimewa dalam forum regional tersebut. Justru di era ini RI memformulasikan suatu kebijakan luar negeri epan diplomasi di Asia Tenggara sekaligus menempati Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2116posisi istimewa dalam forum regional tersebut. Justru di era ini RI memformulasikan suatu kebijakan luar negeri yang outward-looking pula dengan memperkenalkan konsep middle-power atau kekuatan menengah terkemuka di Indo-Pasik Kurlantzick 2014. Dengan demikian Indonesia sedang berusaha menempatkan diri sebagai penyeimbang dan hub di antara kekuatan-kekuatan besar lain di Samudra Hindia dan Pasik seperti RRT, India, dan AS. Misalnya ditunjukkan dengan intensitas keaktifan pada forum kerja sama maritim seperti Indian Ocean Rim Association IORA dan yang baru saja terbentuk diinisiasi Tiongkok, Belt and Road mengalami perbedaan latar belakang, citra diri nasional relatif tidak ada yang berubah. Misalnya, tetap menggunakan legasi kejayaan maritim Sriwijaya dan Majapahit untuk menunjukkan khazanah budaya bangsa bahari terhadap khalayak luas. Misalnya dibuktikan dengan pernyataan Jokowi pada saat diwawancarai, ia mengatakan bahwa PMD harus diyakini mengingat Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menguasai lautan pada zamannya Pikiran Rakyat 2015; DetikNews 2015. Selain itu kutipan-kutipan Presiden Sukarno juga diklaim memberikan inspirasi pada era pemerintahannya untuk kembali mewujudkan visi lama yang tenggelam pada masa Orba 2009. Persepsi sejarah positif tersebut juga diwarnai persepsi sejarah negatif dalam citra diri nasional Indonesia yang mana di era pemerintahan dahulu dinilai kurang berhasil dalam melakukan eksekusi strategi maritim, hal ini juga ditandai oleh pidato Jokowi pada pelantikannya 20 Oktober 2014. Menurutnya, Indonesia sudah lama memunggungi laut dan samudra DetikNews 2014. Kutipan dalam pidato ini dapat diartikan bahwa dalam medio hampir setengah abad, strategi kemaritiman seolah dilupakan dengan menempatkannya pada subordinasi daratan. Pandangan negara terhadap posisinya juga mengalami pergeseran cukup signikan. Ditandai dengan komitmen pemerintah untuk membangun hubports terlebih memahami posisi chokepoint Indonesia di antara dua samudra dan dua benua untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dala meningkatkan kapabilitas ekonomi. Salah satunya dengan membangung sarana prasarana untuk memperlancar alur rute pelayaran yang telah ada dengan meningkatkan frekuensi dan juga membangun serta memaksimalkan infrastruktur yang ada. Hub maritim ini ditegaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2015-2019 dan dioperasionalisasikan melalui program Tol Laut Republik Indonesia 2014.Gambar 3 Salah satu kapal yang ditenggelamkan oleh Satgas 115 Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 117Strategi maritim pada era PMD meliputi tonggak-tonggak sejarah yang mencakup 1 Penunjukan Menteri Susi dan Pembentukan Satgas 115, 2 Insiden Natuna, 3 Pendekatan Indonesia-Sentris, dan 4 Tol pertama adalah penunjukan Menteri Susi Pudjiastuti sebagai pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penunjukan ini sempat menjadi perbincangan publik mengingat latar belakang pribadi Susi seperti pendidikan yang hanya seorang lulusan SMP, maupun pengalamannya dalam mendirikan usaha aviasi dengan mendirikan Susi Air 2014. Tak mengambil waktu lama setelah penunjukannya, Susi tampil percaya diri dengan mengedepankan program pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated IUU Fishing yang sarat kontroversi. Kendati sudah diatur dalam UU No. 45 tahun 2009, namun implementasi hukum dari undang-undang yang telah ada belum dilaksanakan secara tegas Antara News 2017. Untuk itu pilihan akhir yang harus ditempuh adalah dengan cara menenggelamkan kapal setelah lebih dahulu menyita barang bukti berupa kapal dan hasil tangkapannya serta mengevakuasi awak-awak kapal di atasnya. Per 22 Februari 2016, tercatat ada 151 kapal berbendera asing yang ditenggelamkan sejak Oktober 2014 2016. Atas pencapaian ini beberapa media mencatatnya sebagai menteri berprestasi selama tiga tahun belakangan. Penguatan kebijakan kelautan dan perikanan juga didukung dengan pembentukan Satuan Tugas Satgas 115 melalui Peraturan Presiden 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing Republik Indonesia 2015. Di dalamnya merupakan kerja sama multiinstansi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian Republik Indonesia Polri, Badan Keamanan Laut Bakamla, dan Kejaksaan Agung RI. Kebijakan multidoor ini dapat meningkatkan lagi kesadaran nasional akan pengelolaan sumber daya laut sebagaimana per 1 April 2017 ada 317 kapal yang berhasil ditenggelamkan Satgas 115 yang dikomandani oleh Susi kedua adalah Insiden Natuna yang memaksa Indonesia harus bersikap tegas di atas konik Laut Tiongkok Selatan LTS. Insiden Natuna berawal dari peristiwa pengejaran kapal nelayan Tiongkok yang hendak mencuri ikan di perairan Natuna. Setelah tertangkap, kapal nelayan tersebut diderek dan justru ditarik oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Dalam kondisi terjepit Indonesia akhirnya melepaskan tali kapal pencuri ikan tadi. RRT mengeluarkan nota diplomatik dengan memrotes keputusan Indonesia untuk menangkap kapal nelayan RRT yang tidak dalam posisi salah dengan mencari ikan di traditional shing rights sesuai sembilan garis putus yang telah ditentukan Tiongkok sejak tahun 1949 BBC Indonesia 2016b, 2016c. Peristiwa ini sontak mengejutkan pihak Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 23 Juni 2016 Presiden Jokowi memutuskan untuk mengadakan rapat terbatas kabinet di atas KRI Imam Bonjol yang dianggap media sebagai sinyal keras untuk menyindir keberadaan Tiongkok di LTS yang mencampuri urusan perairan ZEE Indonesia Soeriaatmadja 2016. Belakangan Tiongkok mengklaim memiliki tumpang tindih wilayah laut antara Indonesia dengan RRT pada perairan Natuna yang mana isunya sudah tereskalasi sejak 2008. Atas peristiwa ini Indonesia memutuskan untuk memperkuat Natuna dengan membangun pangkalan udara dan laut di Ranai selayaknya Pearl Harbor sekaligus menempatkan masing-masing satu batalion Marinir dan zeni tempur AD dan menegaskan bahwa perairan tempat Tiongkok memiliki overlapping diklaim sebagai Laut Natuna Utara 2015. Untuk itu kemudian diperkenalkan tonggak ketiga yakni konsep pembangunan Indonesia sentris, yakni memandang bahwa pulau-pulau dan daerah yang terletak pada posisi ujung Indonesia bukan lagi sebagai pulau atau daerah terluar. Namun sebagai daerah/pulau terdepan. Persepsi ini memandang daerah terdepan sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia yang Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2118menghadap langsung pada negara lain, meninggalkan stigma lama yang memusatkan perekonomian di Jawa saja tanpa memperhatikan potensi pertumbuhan yang dimiliki pulau-pulau itu diperlukan konsep pendukung untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Salah satunya adalah menggunakan kebijakan Tol Laut. Tol Laut pada awal kemunculannya dipahami oleh khalayak sebagai jalan tol yang berdiri atau melayang di atas laut. Namun yang dimaksud dengan Tol’ adalah jalur bebas hambatan, artinya jalur distribusi logistik yang lancar merupakan salah satu target utama yang akan dicapai melalui program ini dengan harapan bahwa kelancaran logistik menjadi jalan untuk menekan biaya logistik yang terus meningkat sebesar 15 persen setiap terjadinya transaksi sebagaimana negara lain berhasil menekan angka tersebut pada level 7 persen Piesse 2015, 5. Selain itu pemerintah pada saat ini juga sedang dalam proses untuk terus memangkas dwelling time atau waktu tunggu barang di pelabuhan yang mencapai satu minggu. Pada akhirnya proses perizinan yang ada di pelabuhan dapat dipangkas hingga 3 hari. Sebagai perbandingannya Singapura hanya menghabiskan waktu 1,5 hari untuk dwelling time pada pelabuhan-pelabuhan besarnya. Hal ini dalam batasan tertentu dapat menjadi penghambat seperti contoh konkretnya biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang tiga kali lipat lebih mahal daripada biaya pengiriman Jakarta ke Singapura Sandee Untuk itu beragam persiapan dilakukan termasuk pembangunan infrastruktur berupa peningkatan kapasitas sekaligus pembangunan 24 pelabuhan yang terdiri atas 19 pelabuhan perairan sedang dan 5 pelabuhan perairan dalam, dilengkapi dengan pengadaan 500 kapal melalui impor dari RRT untuk menghubungkan pulau-pulau besar dengan pulau-pulau kecil The Jakarta Post 2014; 2017; 2016.Dari tonggak-tonggak atas terdapat beberapa prioritas isu kemaritiman yang ditangani oleh pihak pemerintah dalam strategi maritim. Yang pertama adalah koordinasi kebijakan kemaritiman dengan AD. Sebagaimana pengalaman sejarah menunjukkan bahwa AD dalam batasan tertentu memiliki pengalaman kemiliteran yang cukup kuat untuk memegang tampuk kekuasaan negara, maka pembagian jatah kursi sebagai bentuk dari bargaining di dalam perpolitikan dalam negeri harus tetap diperhatikan Calistro 2015. Kendati AL diproyeksikan untuk diserahi tugas-tugas berat untuk melihat aspek pertahanan dalam PMD, para perwira dan purnawirawan AD tetap menjadi prioritas Jokowi untuk mengisi pos-pos strategis pada kabinetnya atau jika dalam perhitungan Calistro 2015 Jokowi akan menghadapi AD yang kurang kooperatif dan merasa termarjinalkan. Sehingga dalam aspek ini, keseimbangan dicapai misalnya dengan menempatkan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan diserahi Kemenko Maritim, dan Menteri Pertahanan yang dijabat Ryamizard Ryacudu. Selain itu pada era PMD, modernisasi AL ke-IV dilakukan dengan menempatkan doktrin World Class Navy yang digagas oleh mantan Kepala Staf AL Marsetio sebagai bentuk lebih lanjut dari MEF yang sudah ada. Untuk itu proyeksi 2024 dengan merealisasikan pengadaan 247 buah kapal perang akan terbantu dengan adanya kenaikan anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari GDP. Selain itu pemerintah juga menarik investasi luar negeri untuk pengembangan infrastruktur maritim serta industri pertahanan Purnamasari 2014; 2015; Republik Indonesia 2014. Selain berkomitmen untuk fokus pada matra AL sebagai penopang utama strategi kemaritiman, pemerintah juga melakukan pengadaan basis pangkalan TNI di Natuna sebagai titik sentral di garis terdepan Indonesia sebagai tanda kehadiran konkret negara di perbatasan sekaligus memperhatikan aspek pertahanan dari ancaman luarnya. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 119Prioritas isu yang terakhir berkenaan dengan regionalisme maritim. Dengan mengambil posisi Ketua di IORA dari Australia pada tahun 2015, Indonesia yang menjabat selama dua tahun hingga 2017 dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjajaki kerja sama maritim yang lebih komprehensif sebagai wujud komitmennya untuk menjadi negara mengenah terkemuka yang menjadi kekuatan penyeimbang antara dua samudra Hindia dan Pasik. Meskipun telah menjadi anggota regionalisme tersebut sejak 1997 tepatnya pada saat keanggotaan diterima oleh Indonesia, namun baru akhir-akhir ini Indonesia merasakan manfaat IORA. Selama dua tahun berselang, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT IORA yang pertama di Jakarta bulan April 2017 IORA Concord kemudian disepakati dengan inti bahwa isu lintas sektoral dan penguatan institusi harus dilanjutkan Kemlu RI 2015. Selain itu dengan mengikuti BRF yang diinisiatori oleh Tiongkok, Indonesia secara tidak tertulis maupun tidak akan mendapatkan posisi strategis, mengingat PMD sudah diproyeksikan untuk mendapat tempat dalam proyek JSM. Untuk itu Indonesia ditawarkan beragam opsi pinjaman oleh Asian Infastructure Investment Bank dan Silk Road Fund. Indonesia mendapatkan 10 persen atau US$ 5 miliar dari keseluruhan proyek. Sedangkan pemerintah baru dapat mencapai US$ 680 juta saja yang baru terealisasi di sektor eksplorasi sumber daya alam Quirk & Bradford; Wicaksana 2016.Simpulan Perubahan atau Kontinuitas?No. Variabel Pra PMD PMD Perubahan/keinambungan1. Latar Belakang Situasi Ancaman Geopolitik Perang Dingin AS, Rusia, RRT dan menghalau kembalinya Belanda dan tentara Geoekonomi Kawasan RRT, dan inisiatif pemerintah untuk membangun kembali MDAPerubahan2. Citra Diri Nasional Menggunakan legasi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai persepsi sejarah positif, dan menjadikan masa penjajahan Belanda sebagai persepsi sejarah legasi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai persepsi sejarah positif, dan menjadikan pengalaman era sebelumnya, memunggungi laut’ sebagai persepsi Peran Negara dalam Strategi MaritimInward-looking. Negara menyiapkan strategi maritim untuk mengatasi ancaman-ancaman dari dalam Negara berperan aktif untuk mencegah kemungkinan ancaman geoekonomi negara Trajektori Strategi Maritim Menjadi kekuatan regional yang memiliki angkatan laut dominan pada kawasan Asia kekuatan penengah sekaligus sebagai penyeimbang di kawasan Asia-Pasi Tonggak Strategi Maritim Peristiwa fundamental seperti perang-perang laut, konfrontasi dengan negara lain, dan pengukuhan distingsi posisi sebagai archipelagic statePeristiwa up-to-date seperti persoalan IUU Fishing, perbatasan, logistik dan pemerataan, ketimpangan ekonomi serta regionalisme maritimPerubahan Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 21206. Prioritas Strategi Maritim Prioritas pada isu-isu menyangkut idealisme negara dalam menghadapi sengketa di atas laut antara diplomasi atau perangPrioritas pada isu-isu yang lebih pragmatis menyangkut perekonomian dan hubungan untung rugi di atas lautPerubahanTabel Analisis Perubahan atau Kesinambungan dalam Strategi Maritim Indonesia Sumber Analisis penulis.Penulis mengukur strategi maritim dari pilihan perubahan atau kesinambungan dengan menelaah tiap variabel sebagaimana telah dijelaskan di awal. Dari segi latar belakang situasi terjadi perubahan yang signikan ketika melihat konteks persaingan perang dingin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan persaingan pada era globalisasi yakni berlomba-lombanya negara-negara di kawasan Asia untuk menempati posisi puncak dalam konstelasi politik internasional dalam hal ekonomi. Persaingan geoekonomi inilah yang menjadi kunci penulis dapat mengatakan terjadi perubahan. Setelah itu ditinjau dari citra diri nasional, pemerintah memiliki pandangan yang sama terhadap sejarah nasional. Dipahami sebagai positif ketika melihat legasi dari kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman Nusantara, dan menempatkan pengalaman kelam masa lampau sebagai persepsi negatif terhadap sejarah yakni penjajahan Belanda kemudian pengalaman dari era-era pemerintahan sebelumnya dalam menempatkan strategi maritim. Sehingga dalam batasan ini dapat dikatakan bahwa terjadi kesinambungan antara kedua citra diri nasional. Sedangkan peran negara dalam strategi maritim, di era pra PMD terjadi perubahan yang mendasar dalam menggunakan strategi maritim sebagai naval strategy yakni diterapkan dalam praktik-praktik di bidang pertahanan untuk menghalau ancaman dari luar serta mengatasi ancaman dari dalam negeri. Sebaliknya, strategi maritim digunakan pada era PMD untuk menanggulangi hegemoni ekonomi RRT dan ancaman geoekonomi lainnya. Sehingga dalam batasan ini dapat dikatakan terjadi trajektori strategi maritim, pemerintah mematok visi sebagai ekuatan regional. Hal ini terbukti pada era Sukarno dengan memperkuat armada Alnya menjadi kekuatan terbesar nomor dua di Asia sehingga disegani di kawasan Asia Tenggara. Setelah itu konteks kekuatan regional semakin terlegitimasi dengan dijadikannya Indonesia sebagai pemimpin’ daripada ASEAN dalam istilah Perang Dingin untuk menanggulangi kekuatan komunisme masuk di kasawan Asia Tenggara. Peran ini terus dimainkan hingga akhir tahun 90-an. Di era PMD, terjadi kontinuitas visi menjadi kekuatan menengah untuk mengejar cakupan yang jauh lebih luas. Untuk trajektori strategi maritim dapat dikatakan terjadi kesinambungan. Dalam tonggak dan prioritas strategi maritim terjadi perubahan mengingat isu-isu yang muncul pada strategi maritim adalah yang berbentuk lebih praktis, hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih responsif pada isu-isu yang berkaitan dengan IUU Fishing dan regionalisme maritim. Berbeda dengan era pra PMD yang mana ancaman dari luar negeri memaksa negara untuk melakukan perang dan konfrontasi dengan pihak musuh. Karena pada dasarnya perbedaan latar belakang menjadi titik akhir penentuan. Sehingga di akhir penulis dapat menyimpulkan bahwa dari enam variabel yang disediakan, pada umumnya terjadi perubahan strategi maritim dari era pra PMD ke era PMD mengingat Indonesia memiliki pilihan strategis untuk merespons perubahan yang terjadi dalam latar belakang situasi yang berbeda. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 121Dalam kaitan ini, penulis memandang bahwa perubahan strategi maritim yang telah terjadi dapat disikapi oleh Indonesia dengan membuat suatu cetak biru yang dapat bermanfaat untuk mengoperasikan strategi maritim PMD dalam kerangka yang lebih praktis. Selain itu perlu ada dukungan yang tegas dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan khazanah sejarah kebaharian Indonesia yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pilar pertama PMD yakni budaya maritim. Mengingat sejauh ini upaya yang sedang dilakukan pemerintah hanya terlihat dalam wujud sik saja, tanpa memperhatikan fundamental yang harus terbangun dari kesadaran masyarakat mengenai MDA sebagai salah satu alat untuk membumikan lagi strategi A. ed., 1992. The Oil Boom and After Indonesian Economic Policy and Performance in the Suharto Era. Singapore, Oxford University Dino Patti, 1996. The Geopolitics of Indonesia’s Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSIS.Malaka, Tan, 2007. Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek Indonesia. Jakarta, Yayasan 2014. Sea Power Indonesia. Jakarta, Universitas David, 2001. The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present. Wisconsin, Motorbooks Iwan & Wenri Wanhar, 2014. Pasukan-M Menang Tak Dibilang Gugur Tak Dikenang. Dave, 2013. The Anarchic Sea. London, C. Hurst & I. Basis ed., Kemaritiman Indonesia Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia. Surabaya CSGS, Pramoedya Ananta, 2015. Gadis Pantai. Jakarta, Lentera Report dan Jurnal IlmiahAnwar, Dewi Fortuna, 1996. “Indonesia’s Strategic Culture Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, and Hankamrata”, Australia-Asia Papers, no. 75, Queensland Centre for Study of Australia-Asia Relations Grith University, May 1996, h. Hasjim, 2013. “Dispute Between Indonesia and Malaysia On The Sovereignty Over Sipadan and Ligitan Islands”, Jurnal Opinio Juris, Vol. 12, Januari-April 2013.Marsetio, 2013. “Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI Kajian Historis-Strategis”, Jurnal Sejarah, Citra Lekha, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013.Netherland Maritiem Land, 2015. Indonesia Maritime Hotspot Final Report. Maritime by Mervyn, “The Indonesian Maritime Doctrine Realising the Potential of the Ocean”, Strategic Analysis Paper, Future Directions & Independent Strategic Analysis of Australia’s Global Interests, 22 Januari Sean & John Bradford, “The Global Maritime Fulcrum A New Opportunity to Engage Indonesia”, Issues & Insights, Vol. 15, No. 9, Pacic Forum CSIS, Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2122Oktober 2015.Widjajanto, Andi, 2005. Evolusi Doktrin Pertahanan Antholy L., 2003. “From Latent Threat to Possible Partner Indonesia’s China Debate”, Special Assessment, Asia’s China Debate Asia-Pacic Center for Security Studies Desember 2003, h. Koran dan MajalahKhudori, 2010. “Gus Dur dan Amnesia Kelautan”, Kolom, Jakarta Tempo Interaktif, 9 Januari Gatot & Nono Sukarno, 2011. “Pasukan ALRI Melawan Pendaratan Belanda di Banyuwangi”, Veteran, Vol I, No. 6, Desember 2011, Jakarta LVRI, h. Yohanes, “Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?”, The Jakarta Post, 4 April News, “Jokowi-JK brings new hope for maritime awakening academician”, 20 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017___________, ““Satgas 115” lakukan terobosan penegakan hukum”, Hukum, 17 Januari 2017. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Arsana, I Made Andi, 2013. “Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?”, The Jakarta Post, 30 Januari 2013 [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.BBC Indonesia, 2016. “Kapal modern pencuri ikan, Viking, ditenggelamkan”, Berita Indonesia, 14 Maret 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._______________. “Cina protes penangkapan delapan ABK di perairan Natuna”, Dunia, 31 Mei 2016. [Online]. dalam diakses 3 Juli 2017._______________. “Cina protes penembakan kapal nelayan, TNI AL “Kami tidak brutal””, 20 Juni 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2015. “Mendagri Banyak yang Lupa Deklarasi Juanda”, Nasional, 14 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2014. “Sejak 2014, 151 Kapal Penangkap Ikan Secara Ilegal Ditenggelamkan”, Agribisnis, 22 Februari 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Calistro, Michael R., 2015. “PacNet 66A - Indonesia’s maritime strategy Jokowi’s gamble”, CSIS. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Cambridge Dictionary, 2017. “Meaning of “change” in the English Dictionary”. [Daring]. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 123dalam Diakses pada 3 Juli 2017.___________________. “Meaning of “continuity” in the English Dictionary”. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Detiknews, 2015. “Jokowi Sejak Zaman Sriwijaya dan Majapahit, Bangsa Ini Maju Karena Laut”, Berita, 11 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Disinfolahtal, 2012. “Apa Itu….? Deklarasi Djuanda”, Penpas, 21 November 2012. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Jinping, Xi, “Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament”, Regulations, ASEAN-China Centre, 2 Oktober 2013. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kemenko Kemaritiman, 2016. “Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, 28 Juli 2016”, Siaran Pers, 30 Juli 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemlu RI, 2015. “Indian Ocean Rim Association”, Kerjasama Regional. [Daring]. diakses 3 Juli 2017. 2014. “Jokowi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!”, Nasional, 18 November 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._________, 2015. “KSAU Lanud Pulau Natuna Dicita-citakan Jadi Pearl Harbor Indonesia”, Nasional, 20 November 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Kurlantzick, Joshua, “Jokowi’s Maritime Doctrine and What It Means”, ASEAN Beat, The Diplomat, 29 November 2014. [Daring]. diakses 3 Juli 2017. Laksmana, Evan A., 2014. “Indonesia’s New President Can Deepen Cooperation with Europe and the United States”, German Marshall Fund Blog, 15 Agustus 2014. [Daring]. dalam Diakses 3 Juli 2017. 2016. “Mandek 4 Tahun, Jalur Kapal RoRo Bitung-Davao Siap Beroperasi”, Ekonomi, 8 November 2016. [Daring]. dalam [diakses 3 Juli 2017]. 2014. “John Lie, kapten kapal heroik penembus blokade Belanda”, Peristiwa, 30 Januari 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017._____________. “Ratusan nelayan mereka ditangkap patroli RI, Malaysia panik”, Dunia, 21 November 2014. [Daring]. dalam Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim IndonesiaGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2124ratusan-nelayan-mereka-dit diakses 3 Juli 2017. _________, 2015. “Kisah heroik Letnan Samadikun dan tenggelamnya KRI Gajah Mada”, Peristiwa, 25 Juli 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2015. “Menperin Pacu Industri Galangan Kapal Perkuat Poros Maritim”, Mikro, 26 September 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Naval History via Flix, “RUS Ordzhonikidze.” [Daring]. dalam http//navalhistory. diakses 3 Juli 2017.Okezone News, 2015. “ALRI “Gunung” Turun Tangan Perkuat Perlawanan Ngurah Rai”, Nasional, 13 April 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.__________, 2015. “Cederai Perjanjian Linggarjati, Belanda Provokasi Pertempuran Sibolga”, Nusantara, 9 Mei 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. Pikiran Rakyat, 2015. “Kejayaan Ada di Laut Seperti Sriwijaya dan Majapahit”, Ekonomi, 11 Desember 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Purnamasari, Deti, 2o14. “Jokowi Asks for Japan’s Help on Infrastructure Projects”, The Jakarta Globe, 12 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. “Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi Ke Jepang dan Cina Menurut Media Asing”, 25 Mei 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.RBTH Indonesia, 2015. “KRI Irian 201, Simbol Persahabatan Soviet dan Indonesia di Tahun 60-an”, Tekno & Sains, 14 Agustus 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.RMOL, 2015. “Ini Lima Pilar Poros Maritim Indonesia”, 19 November 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Sandee, Henry, “Promoting Regional Development in Indonesia through Better Connectivity”, The World Bank News and Broadcast. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Soeriaatmadja, Wahyudi, 2016. “Indonesian President Joko Widodo’s Trip to South China Sea Islands a Message to Beijing, Says Minister”, The Straits Times, 23 Juni 2016. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.Sukma, Rizal, 2014. “Gagasan Poros Maritim”, Makro, 21 Agustus 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. Probo Darono Yakti & Joko SusantoGlobal & Strategis, Th. 11, No. 2 125Supriyanto, Ristian Atriandi, 2016. “Developing Indonesia’s Maritime Strategy under President Jokowi”, Special Forum, 22 Februari 2016. [Daring]. Tersedia dalam diakses 3 Juli 2017.Tempo, 2014. “President-Elect Jokowi Calls for United Indonesia”, 23 Juli 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.The Jakarta Post, 2014. “Archipelago Belt Aims to Connect Nation”, 30 Mei 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017.TNI Angkatan Laut, 2015. “Sejarah TNI Angkatan Laut”, 14 Januari 2015. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2017. “Pelabuhan RoRo Kuala Tungkal Diharap Menjadi Jalur Perdagangan Asean”, Tanjabbar, 2 Februari 2017. [Daring]. dalam [diakses 3 Juli 2017]. 2014. “Hikmahanto tentang Makna Doktrin Jokowi”, Hukum, 14 November 2014. [Daring]. dalam diakses 3 Juli 2017. 2014. “Pro dan Kontra Dianggap “Lulusan SMP”, Ini Komentar Menteri Susi”, Nasional, 28 Oktober 2014. [Daring]. dalam Diakses 3 Juli 2017.Undang-UndangOce for Ocean Aairs and the Law of the Sea DOALOS, 1992. The Law of the Sea Practice of Archipelagic States. New York, United Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun Peraturan Presiden No. 115 Tahun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, 2014. ... Satgas 511 sendiri adalah kerja sama multi instansi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung untuk pemberantasan illegal fishing. Satgas ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 Yakti and Susanto 2017. Selain itu, pemerintah Indonesia juga secara aktif melakukan pengawasan melalui Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WWP-NRI dengan rata-rata hari operasi sebanyak 277 hari layar di wilayah barat dan di wilayah timur sebanyak 257 hari layar. ... Najamuddin Khairur RijalThis article examines the efforts of Indonesia's maritime diplomacy, especially in Southeast Asia and ASEAN to realize the World Maritime Axis WMA vision. WMA is the “jargon” of the Joko Widodo government to realize Indonesia’s ideals as an advanced, independent, and strong maritime state, and has positive contribution to the world. Through a descriptive-qualitative research approach, to answer the efforts of Indonesian maritime diplomacy, the primary data was collected through a review of the annual reports of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The secondary data is obtained through various literature related to WMA and Indonesian maritime diplomacy in Southeast Asia and ASEAN. By using Christian Le Miere's conceptualization of maritime diplomacy, this article shows that Indonesia’s maritime diplomacy efforts integrate the soft approach through cooperation and persuasive efforts with a hard approach through coercive action. By the author, this efforts is referred as Smart Maritime R. Leinbach Anne BoothThis book analyzes Indonesia's economic policies and performance in the previous decade. It assesses Indonesia's process of economic restructuring, and its implications for the country's future economic development. Doronila examines fiscal practices and assesses the performance of crucial economic sectors. He also examines the implications of economic restructuring and deregulation policies for the people of Indonesia and provides insight into the problems of restored democracies that are struggling to survive economic crises and military Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSISDino DjalalPattiDjalal, Dino Patti, 1996. The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies CSIS.Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek IndonesiaTan MalakaMalaka, Tan, 2007. Menuju Republik Indonesia terj. Naar de Republiek Indonesia. Jakarta, Yayasan Illustrated Directory of Warships from 1860 to the PresentDavid MillerMiller, David, 2001. The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present. Wisconsin, Motorbooks Indonesia Problem Dasar Strategi Maritim IndonesiaI SusiloBasisSusilo, I. Basis ed., Kemaritiman Indonesia Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia. Surabaya CSGS, Doktrin Pertahanan IndonesiaFrom Latent Threat to Possible Partner Indonesia's China Debate", Special Assessment, Asia's China Debate Asia-Pacific Center for Security StudiesAndi WidjajantoWidjajanto, Andi, 2005. Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia. Smith, Antholy L., 2003. "From Latent Threat to Possible Partner Indonesia's China Debate", Special Assessment, Asia's China Debate Asia-Pacific Center for Security Studies Desember 2003, h. Dur dan Amnesia KelautanArtikel Koran Dan MajalahKhudoriArtikel Koran dan Majalah Khudori, 2010. "Gus Dur dan Amnesia Kelautan", Kolom, Jakarta Tempo Interaktif, 9 Januari Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?Yohanes SulaimanSulaiman, Yohanes, "Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?", The Jakarta Post, 4 April brings new hope for maritime awakening academicianInternet Antara NewsInternet Antara News, "Jokowi-JK brings new hope for maritime awakening academician", 20 Agustus 2014. [Daring]. dalam jokowi-jk-brings-new-hope-for-maritime-awakening-academician diakses 3 Juli 2017Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?I Made ArsanaAndiArsana, I Made Andi, 2013. "Are we losing more islands after Sipadan-Ligitan dispute?", The Jakarta Post, 30 Januari 2013 [Daring]. dalam com/news/2013/01/30/are-we-losing-more-isla diakses 3 Juli 2017.
Kondisiini tentu memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai tanah. Definisi Nilai Tanah. Definisi nilai tanah bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan serta sudut pandangnya. Pengertian nilai itu sendiri adalah suatu yang menggambarkan harga atau nilai uang dari properti, barang atau jasa bagi pembeli dan penjual (Eckert, J. K
› Opini›Hari Nusantara dan Tantangan... Melalui peringatan Hari Nusantara, pemerintah Indonesia perlu menunjukkan komitmen dan menjaga optimisme agar visi sebagai poros maritim dunia dapat terwujud karena kita punya pengalaman historis dari kerajaan Nusantara. Oleh PRADITA DEVIS DUKARNO 7 menit baca HERYUNANTOIlustrasiDeklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 adalah tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Kebijakan tersebut bukan hanya menegaskan sebagai negara kepulauan yang utuh, tetapi juga mampu menerjemahkan makna gagasan kesatuan Indonesia secara analisis Robert E Elson 2008, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, dari kalangan profesional, berhasil menyatukan kedaulatan wilayah secara fisik, yakni tanah daratan dan air laut. Sementara itu, banyak pemimpin politik Indonesia pada 1950-an, kerap berdiri di podium dan menyerukan Indonesia perlu bersatu, tetapi belum menemukan contoh yang jelas tentang makna kata tersebut. Deklarasi tersebut muncul saat Indonesia sedang menghadapi hantaman berbagai krisis seperti polarisasi yang tajam antara berbagai kekuatan partai politik, hubungan pusat-daerah yang memanas, ekonomi dan keuangan yang melemah serta konflik dengan Belanda terkait status tengah situasi kritis, Djuanda mampu berpikir jernih bahwa ada peraturan yang usang seperti masih berlakunya warisan hukum pada masa Hindia-Belanda yang mengatur bahwa lebar wilayah laut hanya 3 mil dari garis pantai yang sudah tidak relevan. Sehingga, banyak kapal asing bebas hilir-mudik di tengah lautan lepas di antara wilayah Indonesia yang sudah merdeka. Dalam melihat masalah tersebut, Djuanda mendapatkan masukan pengamatan yang tajam dari Mochtar Kusumaatmadja, seorang ahli hukum laut internasional dan diplomat, tentang perlunya penegakan kedaulatan wilayah perairan juga Visi Mochtar tentang IndonesiaSetelah ditetapkan, deklarasi tersebut mendapat kecaman dari publik internasional yang datang bertubi-tubi dari negara-negara Barat yang memiliki kekuatan maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan terutama juga oleh Belanda karena kapalnya acapkali melintas di Indonesia. Namun, Djuanda tidak goyah, bahkan ia mengirimkan delegasi khusus ke Geneva guna memperjuangkan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan pada 1958. Dari dalam negeri, Deklarasi Djuanda menjadi inspirasi menghasilkan kebijakan turunan lainnya seperti wawasan Nusantara, yakni cara pandang melihat kesatuan wilayah, budaya, dan jati diri bangsa serta mampu menggunakan posisi internasional baik secara geografis dan politik secara setelah berjuang selama hampir 25 tahun, forum internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan Archipelagic State pada konvensi hukum internasional United Nation Convention on the Law of the Sea UNCLOS tahun 1982. Keputusan UNCLOS juga menambah lebar wilayah bagi negara kepulauan, Indonesia mendapatkan manfaat tersebut, rentang wilayah perairan laut dari 3 mil menjadi 12 mil wilayah. Selain itu, negara kepulauan juga mendapat hak atas pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif ZEE 200 mil dari bibir KRIS R MADAPetugas patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpatroli dekat perairan perbatasan Indonesia-Singapura di Batam, Kepulauan Riau. Patroli laut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai salah satu upaya memberantas penyelundupan aneka komoditas dari dan ke Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara rawan menjadi akses untuk menyelundupkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Makna NusantaraDeklarasi Djuanda menghasilkan banyak perubahan dalam kebijakan dunia maritim Indonesia dan internasional. Transformasi tersebut mendorong pemerintah menetapkan Deklarasi Djuanda sebagai Hari Nusantara setiap tanggal 13 Desember melalui Keputusan Presiden 126 tahun merujuk kepada keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Megawati tersebut, makna Nusantara tidak disebutkan secara spesifik, tetapi artinya lebih dekat kepada keadaan geografis yang memiliki gugusan pulau melimpah. Terminologi tersebut sangat lekat pada Sumpah Palapa Gadjah Mada ketika ingin mewujudkan visi Majapahit menyatukan pulau-pulau di negeri kata Nusantara tidak tunggal hanya dari perspektif tersebut melainkan kaya akan sudut pandang. Dalam penelitian Hans Dieter-vans 2017, Nusantara memiliki banyak makna seperti kesatuan budaya dilihat dari kemiripan linguistik penggunaan bahasa Melayu di antara negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor-Timur, dan mungkin juga sampai Taiwan bagian selatan. Hans, juga melihat bahwa di Asia Tenggara ada fenomena menjamurnya penggunaan nama Nusantara dalam ranah bisnis, organisasi pemuda, dan organisasi keagamaan. Menariknya, pemerintah Indonesia juga menetapkan ibukota negara yang baru dengan nama Nusantara pada Djuanda menghasilkan banyak perubahan dalam kebijakan dunia maritim Indonesia dan tersebut memiliki relasi historis yang panjang selaras dengan penelitian Anthony Reid 2011. Ia menjelaskan bahwa wilayah Nusantara dengan istilah “tanah di bawah angin” karena musim seminya hampir sepanjang tahun, merupakan kesatuan unit meskipun memiliki perbedaan seperti dalam aspek budaya, geografis antara pedalaman dan kepulauan serta sistem sosial itu, relasi jaringan wilayah di Nusantara semakin solid karena proses perdagangan global yang sudah massif terbentuk mencapai puncaknya pada abad ke-16, sebelum kekuasaan kolonial datang. Para pedagang maritim dari Nusantara menggunakan laut guna menjual produk lokal seperti pala, lada dan cendana sehingga mencapai pasaran global di Eropa, Asia Timur, dan juga Memandang Kedaulatan Maritim IndonesiaLaut memang menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah peradaban di wilayah Nusantara. Laut menjadi sarana untuk aktivitas ekonomi bagi para pedagang sehingga dapat berdagang ke negara lain dan bertemu dengan kebudayaan baru. Namun, samudera juga menjadi media para pelancong dari negeri lain untuk datang, tidak hanya membawa kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga menyebarkan kebudayaan. Tidak heran Denys Lombard 2008, meskipun menyebut dengan istilah Nusa Jawa, tetapi menyadari bahwa konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan ruang yang lebih besar, yakni Nusantara sebagai tempat persilangan atau titik temu kebudayaan besar seperti China, India, Arab bahkan bangsa dari Eropa untuk kemudian juga turut yang diapit dua Samudera Pasifik dan Samudera Hindia adalah ruang kesatuan geografi, politik, dan budaya, yang sudah hidup melalui sejarah panjang dan membentuk warisan dan tradisi pengetahuan yang MAPSPeta Samudera Hindia dan Samudera PasifikTantangan aktual Makna Nusantara memiliki relasi historis yang kuat bagi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Relasi ini bukan hanya romantisme masa lalu, tetapi dapat menjadi modal menjawab tantangan aktual yang sedang terjadi. Dalam peringatan hari Nusantara dapat menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk menjawab krisis yang sedang terjadi sama ketika Djuanda menetapkan deklarasi guna tantangan satu tahun ke depan, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai ketua ASEAN, dengan membawa modal historis Nusantara sebagai pengikat soliditas guna mencari solusi dari berbagai masalah yang konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam dengan China. Bahkan, Kapal-kapal China juga kerap masuk sampai ZEE Indonesia. Akar permasalahannya adalah tidak tercapainya kesepakatan teritorial wilayah perairan masing-masing negara di Laut China puncaknya adalah ketika China menetapkan Undang-Undang Penjaga Pantai atau China Coast Guard Law CCGL pada 22 Januari 2021. Undang-undang tersebut mengklaim sebagian China Laut Selatan adalah teritorial negaranya dan dapat menggunakan kekuatan hukum dan militer pada kapal asing yang melintas pada wilayah tersebut Kompas, 9 Maret 2021.Indonesia dengan momentum kesuksesan G20 dapat menjadi modal menyakinkan negara ASEAN dan China guna melakukan dialog yang konstruktif. Laut adalah sumber kemakmuran bersama dan simpul penghubung relasi sejarah yang sudah dibangun ribuan tahun lalu antara Nusantara dan dengan momentum kesuksesan G20 dapat menjadi modal menyakinkan negara ASEAN dan China guna melakukan dialog yang laut sebagai modal utama bagi negara-negara Asia Tenggara juga mengalami krisis perubahan iklim yang tajam. Dalam laporan Mckinsey Global Institute 2020 bahwa negara-negara Asia Tenggara mengalami perubahan cuaca dan kelembaban yang ekstrem sehingga akan meningkatkan permukaan air laut karena curah hujan tinggi yang terus terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut sangat menurunkan jumlah tangkapan ikan yang menjadi salah satu komoditas utama negara-negara Asia itu, beberapa daerah pantai di Asia Tenggara, salah satunya ada di Pesisir Pantai Utara Jawa, mengalami tingkat abrasi yang cukup parah sehingga mengancam tempat tinggal dan pendapatan keluarga nelayan kecil sehingga mereka dalam posisi lemah dalam perubahan iklim. Indonesia sebagai pemimpin perlu mendorong komitmen dari negara-negara ASEAN guna mewujudkan Nusantara sebagai lautan yang makmur dan berkelanjutan bagi RADITYA MAHENDRA YASASebuah jalan penghubung menuju salah satu perkampungan di pesisir utara pulau Jawa, tepatnya di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa 5/1/2021.Ketiga, mimpi mewujudkan Indonesia poros maritim dunia, visi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pemerintahan periode pertama dan tertulis pada RPJMN 2014-2019. Pada periode kedua, visi tersebut berlanjut pada RPJMN 2019-2024 meskipun ada sedikit modifikasi tetapi esensinya sama menjadi pusat maritim gebyar mewujudkan visi tersebut cenderung meredup jika dibandingkan dengan pada pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama Kompas, 27 April 2022. Memang, sektor maritim sangat luas dari mulai cakupan wilayah, industri perikanan dan pengolahannya, transportasi laut dan infrastrukturnya, tata kelola pemerintahan, kekuatan alutsista pertahanan, dan diplomasi juga Negara Kepulauan dan Benua Maritim IndonesiaMewujudkan visi tersebut adalah tugas berat, tetapi bukan berarti tidak dapat terwujud karena kita memiliki modal sebagai negara kepulauan yang berada di jalur utama maritim internasional. Posisi strategis yang menjadi kekuatan utama dan tidak dimiliki oleh negara peringatan Hari Nusantara, pemerintah Indonesia perlu menunjukkan komitmen dan menjaga optimisme agar visi sebagai poros maritim dunia dapat terwujud karena kita punya pengalaman historis dari kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai berhasil yang berhasil menaklukkan dunia melalui kekuatan Devis Dukarno, Peneliti Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRINARSIP Devis Dukarno
Pengamatandi lapangan menunjukkan bahwa manusia masih dianggap sebagai tenaga kerja atau sumber daya yang harus dipergunakan semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan aspek pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu, interpretasi yang diberikan peneliti dalam indikator ini adalah bahwa keahlian pengawak masih kurang baik. 4.
Sejak Presiden RI Joko Widodo fokus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di dunia pada akhir 2014 silam, berbagai program dan upaya telah dilakukan Indonesia untuk menggapainya. Upaya paling gencar, dilakukan di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi sektor prioritas Hampir tujuh tahun setelahnya, Pemerintah Indonesia mulai fokus untuk membangun pilar kemaritiman yang diyakini bisa memperkokoh kedaulatan Indonesia. Ketujuh pilar tersebut harus menjadi penopang saat Indonesia membuat kebijakan utama kemaritiman Di lain sisi, sejak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS ditetapkan pada 1982, Indonesia baru sekali melakukan ratifikasi aturan tersebut pada 1985. Namun, ratifikasi tersebut belum merevisi aturan tentang Landas Kontinten Indonesia Meski aturan landas kontinen sudah diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, namun aturan tersebut dibuat sebelum UNCLOS 1982 ada. Itu berarti, UU tersebut belum merujuk pada aturan internasional yang ada pada UNCLOS Visi Indonesia yang ingin menjadikan dirinya sebagai poros maritim di dunia, masih terus diperjuangkan hingga saat ini. Untuk bisa mewujudkannya, ada limar pilar yang harus dijadikan penopang oleh Indonesia saat akan membuat kebijakan utama tentang visi tersebut. Kelima pilar tersebut, adalah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi; menjaga pertahanan dan keamanan; memastikan keselamatan; mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab; serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Menurut Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, kelima pilar tersebut akan berperan besar saat kebijakan maritim diterapkan untuk menjaga kedaulatan maritim. Dia menyebutkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki total luas hingga 8,3 juta kilometer persegi km2, Indonesia memiliki pulau dan garis pantai yang membentang hingga sepanjang km. “Dengan kondisi geografis yang luas tersebut tentunya juga menghadirkan banyak potensi sumber daya yang bisa digali dan perlu untuk dijaga kedaulatannya,” jelas dia belum lama ini di Jakarta. baca Seperti Apa Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Kedaulatan Maritim? Petugas PSDKP KKP menjaga enam kapal ikan asing berbendera Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara pada Minggu 16/5/52021. Foto Ditjen PSDKP KKP Sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan RI, Pemerintah Indonesia menyiapkan program besar yang bertujuan untuk memperluas wilayah landas kontinen Indonesia. Program tersebut akan fokus pada dua area yang sudah diajukan oleh Tim Nasional yang dipimpin langsung Kemenko Marves. Kedua area tersebut di antaranya adalah segmen yang ada di utara Papua dan sudah diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 2019. Kemudian, segmen di barat daya Sumatera yang baru saja disampaikan ke PBB pada 28 Desember 2020. Basilio Dias Araujo menerangkan, hingga saat ini total area yurisdiksi landas kontinen yang telah diklaim oleh Indonesia kepada PBB adalah seluas km2. Luas yang sudah diklaim tersebut jika diibaratkan sama dengan luas pulau Sumatera. Upaya lainnya, Indonesia juga melaksanakan penguatan pengawasan keamanan maritim secara terpadu melalui Indonesia Maritime Information Center IMIC pada Badan Keamanan Laut Bakamla. Pusat informasi yang kemudian dilakukan akselerasi di bawah pimpinan Kemenko Marves, diharapkan bisa menjadi pusat penyedia data dan informasi keamanan di laut. Dengan demikian, pengamanan yang baik dan kuat akan bisa membawa Indonesia sebagai negara poros maritim di dunia. baca juga Pentingkah Konsep Ketahanan Maritim untuk Indonesia? Panorama laut dari Dermaga Ketapang menuju ke Pulau Pahawang, Lampung. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Jalur Pelayaran Kemudian, meningkatkan keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia melalui penetapan skema pemisahan lalu lintas kapal traffic separation scheme/TSS di beberapa jalur pelayaran internasional yang ada di perairan Indonesia. Skema tersebut terutama diterapkan pada perairan selat yang selama ini dikenal sebagai jalur lalu lintas pelayaran sangat sibuk. Contohnya, adalah TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang sudah diterapkan TSS sejak 1 Juli 2020. “Penetapan TSS ini dilakukan dengan tujuan menjaga keselamatan navigasi kapal yang melalui selat‐selat penting Indonesia dan kepentingan pengawasan maritim kapal asing yang melalui Indonesia,” sebut Basilio Dias Araujo. Dengan adanya penetapan TSS, pemantauan kapal-kapal yang berlayar menjadi lebih baik lagi, karena jika ada kapal yang masuk ke perairan Indonesia, maka kapal wajib melaporkannya. Dengan demikian, Pemerintah bisa mengetahui kapal apa saja yang melalui selat sibuk tersebut. “Selain menjaga keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia, tentunya kita juga mesti melindungi hak dan keselamatan para pelaut kita, baik yang bekerja di kapal berbendera Indonesia, maupun yang di kapal asing,” tambah dia. Berikutnya, adalah memastikan keselamatan para pelaut dan awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal logistik atau perikanan. Upaya yang dilakukan, adalah dengan membuka jalur publik pelaporan berbagai kasus yang terjadi. Kemudian, upaya penguatan juga di laut bebas high seas ataupun sumber daya minyak gas migas dan mineral yang ada di kawasan dasar laut internasional yang berada di bawah mandat otoritas dasar laut internasional. “Laut bebas ini melingkupi 74 persen dari luas perairan bumi, dan lebih dari 90 persen masih belum terjelajahi,” jelas dia. perlu dibaca Upaya Menjaga Wilayah Perairan Laut di Rute Pelayaran Kapal Seorang nelayan dari Suku Bajo sedang mencari ikan di perairan Pulau Bungin, Sumbawa Besar, NTB. Foto Anton Wisuda/Mongabay Indonesia Agar pengelolaan berjalan baik, Pemerintah Indonesia ikut serta dalam penyusunan instrumen keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional biodiversity beyond national jurisdiction dan regulasi nasional terkait partisipasi aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional. Menurut Basilio, keterlibatan Indonesia dalam penyusunan instrumen regulasi, selain untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, itu juga akan berguna untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dalam forum hukum laut internasional. Ide Kemaritiman Di luar upaya tersebut, Indonesia juga fokus pada konsep pemikiran kemaritiman di skala regional dan global. Cara tersebut diharapkan bisa menjadi contoh bagi dunia internasional dalam upaya menegakkan kedaulatan maritim. Oleh karena itu, Kemenko Marves kemudian menginisiasi pembentukan forum negara pulau dan kepulauan archipalegic and island states forum/AIS sebagai wadah kerja sama yang kuat di antara negara pulau dan kepulauan. Ada empat agenda yang menjadi fokus kerja sama AIS, di antaranya adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut, serta tata kelola laut yang baik. “Indonesia harus mampu menjadi rujukan solusi atas berbagai permasalahan kemaritiman global. Menurut hemat kami, inilah salah satu inti utama penerjemahan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” katanya. Melalui Forum AIS, Indonesia kemudian menggelar Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Tingkat Menteri selama tiga kali dari 2018 hinga 2020. Kegiatan tersebut akan kembali digelar pada akhir 2021 untuk mempertegas kembali komitmen bersama. Di luar fondasi maritim, Pemerintah Indonesia juga sedang fokus untuk segera menetapkan wilayah perairan pedalaman. Penetapan tersebut merujuk pada ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982 yang dilakukan Indonesia pada 1985. baca juga Kebijakan Satu Peta untuk Sektor Kemaritiman Perjalanan menuju Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Foto L Darmawan/Mongabay Indonesia Dengan ratifikasi, UNCLOS memberikan lampu hijau untuk setiap negara pantai, termasuk Indonesia, menetapkan berbagai zona maritim, termasuk perairan pedalaman. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum dapat memberikan informasi yang tegas lokasi perairan pedalamannya. Basilio menjelaskan tentang rencana penetapan wilayah perairan pedalaman Indonesia. Menurut dia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dan berkaitan dengan kewenangan Indonesia di zona maritim pasti menyebutkan tentang kedaulatan Indonesia atas wilayah perairan pedalaman. “Namun, seperti saya sebutkan sebelumnya, belum ada regulasi yang menetapkan dimana saja perairan pedalaman Indonesia,” tegas dia. Basilio meyakini kalau penetapan wilayah perairan pendalaman bisa menjadi kekuatan secara hukum untuk melindungi berbagai objek vital pertahanan yang ada di berbagai perairan teluk, dan juga area lain yang terancam ditutup perairan pedalamannya. Dalam melaksanakan proses penetapan, dia meminta bahwa semua pihak yang terkait harus bisa bijaksana, apakah akan dibuat aturan baru setingkat UU, atau akan melaksanakan revisi UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. “Sekali lagi saya ingin menekankan arti penting Indonesia segera menegaskan berbagai zona maritimnya sesuai dengan UNCLOS 1982 dan juga kepentingan nasional,” sebut dia. baca juga Seperti Apa Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Laut Nasional? Kapal Pengawas Hiu 15 mengamankan 4 rumpon illegal milik nelayan Filipina di wilayah perairan utara Sulawesi Utara, sekitar 3 mil laut pada perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia ZEEI pada Jumat 10/5/2019. Foto PSDKP KKP/Mongabay Indonesia Koordinator Pemetaan Batas Negara dari Badan Informasi Geospasial BIG Eko Artanto menjelaskan bahwa proses penetapan perairan pedalaman sudah dimulai dengan melaksanakan kajian spasial yang dilakukan tim teknis khusus. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 2019 tersebut adalah untuk melakukan identifikasi wilayah perairan pedalaman Indonesia. Kemudian, pada 2021 juga telah dilaksanakan kajian identifikasi garis penutup mulut sungai sebagai bagian dari kajian perairan pedalaman. “Dari hasil kajian spasial identifikasi perairan pedalaman, terdapat sembilan area calon teluk historis, teluk yuridis, atau teluk yang telah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai perairan pedalaman sesuai UNCLOS 1982,” papar dia. Di sisi lain, pembaruan tentang pengaturan wilayah landas kontinen Indonesia juga mendesak untuk segera dilakukan melalui Undang-Undang UU. Aturan tersebut harus dibuat dengan mengacu kepada hukum internasional yang sudah ada sekarang. Penyusunan Rancangan Undang-Undang RUU tentang Landas Kontinen sendiri sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 2017 lalu. RUU tersebut diperlukan, karena bisa memperkuat hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam yang berada di wilayah landas kontinen. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, membuat aturan tentang landas kontinen yang mengacu pada hukum internasional sangat penting dilakukan, karena itu bisa memperbarui aturan yang sama yang sudah diterbitkan Pemerintah Indonesia. Aturan yang dimaksud, adalah UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. UU tersebut akan diperbarui jika pembahasan RUU selesai dilakukan dan DPR RI kemudian mengesahkannya menjadi UU. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembahasan RUU Landas Kontinen dilakukan juga bersama dengan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM RI. “Landas kontinen dicirikan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya masih merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal,” jelas dia. baca juga Wilayah Dasar Laut Indonesia Bertambah Luas Lagi Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku yang merupakan pulau terluar berhadapan dengan Timor Leste. Foto Sakti Wahyu Trenggono memaparkan, ada beberapa hal yang sangat penting dan mendesak dilakukan melalui perubahan UU 1/1973. Di antaranya, untuk bisa memperkuat dasar hukum dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan klaim atas landas kontinen di atas batas wilayah 200 mil laut. Kemudian, melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen; perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga; serta pelaksanaan penegakan hukum di landas kontinen. Sejumlah urgensi tersebut kemudian dituangkan daam RUU Landas Kontinen yang masih dalam pembahasan saat ini. Beberapa materi yang ada di dalamnya, di antaranya adalah tentang batas wilayah landas kontinen Indonesia. Selain itu, ada juga tentang hak berdaulat dan kewenangan tertentu di Landas Kontinen; kegiatan yang dapat dilakukan; pelindungan lingkungan laut; serta tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan laut dan sumber daya alam. “Juga, pengawasan dan penegakan hukum; serta ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup,” terang dia. Hak Berdaulat Menurut Trenggono, RUU yang sedang disusun tersebut sudah mengadopsi UNCLOS 1982 yang mengatur tentang batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal. Aturan UNCLOS tersebut dihitung berdasarkan kriteria geologi dan jarak dengan tidak melebihi 350 mil laut. Selain UNCLOS, penyusunan RUU juga didasari dengan sejumlah pertimbangan seperti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. “Harapan kami agar Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dapat dilakukan pembahasan materi substansi, untuk selanjutnya ditandatangani, dan disahkan secara resmi menjadi Undang-Undang, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas dia. TNI Angkatan Laut TNI AL dan Tentara Laut Diraja Malaysia TLDM melaksanakan Patroli Terkoordinasi Patkor 150/20 di Perairan Selat Malaka. Selasa 22/12/2020. FOto Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan RI Herindra mengakui kalau RUU tentang Landas Kontinen sudah mengakomodasi kepentingan pertahanan RI yang selama ini tidak ada dalam UU 1/1973 Dengan peran yang semakin meluas tersebut, RUU mendesak untuk segera dilanjutkan dan bahkan disahkan. Pemberlakuan RUU tersebut setelah menjadi UU, akan memberi kepastian dan ketegasan hukum bagi aparat saat bertindak secara hukum di laut. “Kalau UU kita belum ada, bagaimana negara lain bisa mengakui hak-hak kita di laut. Maka dari itu kami dari Kemenhan mendorong agar RUU ini segera dapat kita lanjutkan ke UU,” ungkapnya. DPR RI sendiri menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Landas Kontinen hingga mencapai tahapan final dan disahkan menjadi UU. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus Pansus RUU Landas Kontinen Maman Abdurrahman. Diketahui, proses penyusunan RUU Landas Kontinen dilakukan dengan jalan berliku dan panjang. Setelah proses inisiasi selesai dilakukan pada 2017, KKP menyampaikan naskah RUU kepada Presiden RI Joko Widodo pada 2018. Setelah itu, pada 2019 naskah RUU dibahas dan ditelaah oleh Kementerian dan Lembaga K/L terkait. Lalu, pada 2020 ada sejumlah masukan dari K/L, seperti dari Kemhan RI terkait pengatruan kegiatan militer asing di Landas Kontinen, dan dari Kemlu RI tentang pengaturan pipa/kabel bawah laut. Pada 2020, RUU masuk dalam daftar jangka panjang Program Legislasi Nasional Prolegnas 2020-2024. Kemudian, pada 2021 RUU ditetapkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sesuai Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR-RI/IV/2020-2021. Pemandangan dari udara deretan kontainer dan derek dengan kapal kontainer berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Juli 2017. Foto shutterstock Selain upaya di atas, Pemerintah Indonesia juga sedang fokus untuk menyusun Haluan Maritim untuk periode 2025-2045 dengan melibatkan perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, penyusunan tersebut akan menjadi haluan untuk menyusun program kerja kemaritiman nasional hingga 2045 mendatang. Menurut dia, selama ini jika berbicara tentang kemaritiman, konotasi yang muncul di masyarakat adalah itu tentang perikanan. Padahal, kemaritiman tidak hanya melulu soal itu, ada juga tentang lingkungan dan kehutanan, pariwisata, investasi, perhubungan, dan energi sumber daya mineral ESDM. Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves Andrea Dipi Patria menyatakan bahwa Sekretariat Kemko Marves berperan sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pokja Haluan Maritim Nasional. Di dalamnya terdapat dua sub pokka, yaitu substansi dan jejaring yang bertugas menyiapkan materi Haluan maritim. “Saat ini kita perlu merangkum semua strategi pembangunan kemaritiman tersebut dalam penyusunan Haluan Pembangunan Kemaritiman, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan didukung oleh literasi kemaritiman yang kuat,” pungkas dia. Artikel yang diterbitkan oleh 1 Hukum, Negara dan Pemerintahan a. Pengertian Hukum Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian hukum 1. Mayers menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
p>Poros Maritim Dunia PMD merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia. Kata kunci poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopolitik

Indiamemandang Indonesia tidak hanya sebagai mitra dagang tetapi mitra ekonomi jangka panjang dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi 50 miliar dolar AS pada tahun 2025, dengan menyeimbangkan skala melalui peningkatan ekspor dan pengurangan defisit perdagangan dengan Indonesia, agar berkelanjutan. dalam jangka panjang.

– Menjadi poros maritim dunia merupakan salah satu cita-cita Indonesia. Poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan poros maritim dunia ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Lalu, mengapa Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia? Baca juga Terbitkan Perpres 34/2022, Jokowi Tegaskan Lagi Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lautan yang menjadi penyumbang terbesar dan sebagai kekuatan utama penyokong pelaksanaan pembangunan nasional. Keanekaragaman hayati yang tinggi dengan sebaran yang luas di laut Indonesia sangat potensial dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai potensi sumber daya yang tersimpan di dalam laut pun mengandung nilai ekonomi yang sangat besar dan dapat dikembangkan bagi pembangunan nasional. Tak hanya potensi sumber daya laut, potensi geografis serta industri pelayaran dan perkapalan juga dipercaya mampu mendatangkan kesejahteraan. Dengan berbagai potensi yang dimiliki ini, Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Pemerintah pun sudah sewajarnya memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim itu, seiring bergesernya pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke poros Asia-Pasifik, ekonomi kelautan Indonesia ke depannya juga diprediksi akan semakin strategis. Hampir 70 persen total perdagangan dunia akan berlangsung di negara-negara potensi yang dimiliki Indonesia ini harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengelolanya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baca juga Kuliah Umum Unhas Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah telah menyusun sejumlah kebijakan kelautan Indonesia. Di antaranya adalah disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada 29 September 2014 dan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengoordinasikan sejumlah kementerian terkait pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Adanya regulasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam eksplorasi sumber daya alam kemaritiman secara profesional dan optimal. Selain itu, pembagunan “tol laut”, pengembangan industri pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta peningkatan pertahanan dan keamanan juga terus ditingkatkan Tak hanya itu, sumber daya manusia juga harus dididik agar memiliki budaya dan jiwa maritim demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Referensi Burhanuddin, Andi Iqbal. 2015. Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Yogyakarta Deepublish. Fanani, Zaenal dan Adi Bandono. 2018. Ketahanan Nasional, Regional dan Global. Malang UMM Press. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. c BELA NEGARA SEBAGAI KESADARAN MENGHADAPI SEGALA AGHT. Amanat tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara 2015, 19 Desember 2015 menegaskan bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dari seluruh kekuatan rakyat, mulai dari prajurit TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, dan elemen rakyat yang lain. Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang cukup aktif terlibat di kawasan Indo-Pasifik sejak zaman SBY. Sebagai middle power, Indonesia di era Jokowi memiliki ambisi strategis menjadi "Poros Maritim Dunia" dan memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan untuk menghindari terjadinya konflik ditengah rivalitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Dengan fakta tersebut, penulis mengajukan pertanyaan terkait bagaimana peran dan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran dari turunan konsep neoliberalisme yaitu kerjasama dan juga keuntungan absolut. Penulis berpendapat bahwa sebagai middle power, Indonesia mampu berperan sebagai power dan juga active player di kawasan Indo-Pasifik yang mampu mencapai kepentingan strategisnya untuk menjadi "Poros Maritim Dunia". Namun, disamping itu tetap mewujudkan kerangka kerjasama dengan kawasan, terutama melalui organisasi internasional seperti ASEAN melalui "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific". Pada bagian pertama, penulis akan menjelaskan tentang strategi Indonesia sebagai middle power untuk mewujudkan kepentingannya di Indo-Pasifik sebagai "Poros Maritim Dunia". Penulis akan memaparkan strategi-strategi yang diaplikasikan Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Kemudian, bagian kedua akan memuat peran indonesia sebagai active player dalam menginisiasi kerjasama antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bagian terakhir akan membahas tentang keterlibatan Indonesia dalam ASEAN sehingga mendorong terbentuknya "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific". Kata kunci Poros Maritim Dunia, Kawasan Indo-Pasifik, Middle Power, neoliberalisme, ASEAN Outlook in Indo-Pacific. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Strategi Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Antara Middle Poweratau Active Player?Dea Viona Ivanka, Salsabila Mutiara Cantika Putri, Atilla Dani PutraDepartemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas AirlanggaAbstrakIndonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang cukup aktif terlibat di kawasanIndo-Pasifik sejak zaman SBY. Sebagai middle power, Indonesia di era Jokowi memilikiambisi strategis menjadi “Poros Maritim Dunia” dan memiliki keinginan untuk menjalinkerjasama dengan negara-negara di kawasan untuk menghindari terjadinya konflik ditengahrivalitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Dengan fakta tersebut, penulis mengajukanpertanyaan terkait bagaimana peran dan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dalammenjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran dari turunankonsep neoliberalisme yaitu kerjasama dan juga keuntungan absolut. Penulis berpendapatbahwa sebagai middle power, Indonesia mampu berperan sebagai power dan juga activeplayer di kawasan Indo-Pasifik yang mampu mencapai kepentingan strategisnya untukmenjadi “Poros Maritim Dunia”. Namun, disamping itu tetap mewujudkan kerangkakerjasama dengan kawasan, terutama melalui organisasi internasional seperti ASEAN melalui“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”. Pada bagian pertama, penulis akan menjelaskantentang strategi Indonesia sebagai middle power untuk mewujudkan kepentingannya di Indo-Pasifik sebagai “Poros Maritim Dunia”. Penulis akan memaparkan strategi-strategi yangdiaplikasikan Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Kemudian, bagian kedua akan memuatperan indonesia sebagai active player dalam menginisiasi kerjasama antara negara-negara dikawasan Indo-Pasifik. Bagian terakhir akan membahas tentang keterlibatan Indonesia dalamASEAN sehingga mendorong terbentuknya “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”.Kata kunci Poros Maritim Dunia, Kawasan Indo-Pasifik, Middle Power, neoliberalisme,ASEAN Outlook in Indo-Pacific. PendahuluanIndonesia yang merupakan sebuah negara berbentuk kepulauan, memiliki wilayahperairan yang lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratannya sehingga memilikijulukan sebagai negara maritim. Julukan tersebut dikemas oleh pemerintahan Indonesiasebagai kekuatan. Indonesia memiliki keinginan untuk menjadi sebuah Poros Maritim tersebut juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah highlight dan meningkatkanidentitas Indonesia sebagai negara maritim. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagaiPoros Maritim Dunia juga sangatlah baik dengan adanya dorongan dari faktor – faktor yangada. Dasar – dasar keinginan kuat untuk menjadi Poros Maritim Dunia bukan semata – matahanya sebuah status di mata dunia. Namun, status tersebut juga dapat mensejahterakanmasyarakatnya melalui berbagai bidang. Hadirnya Indonesia sebagai poros maritim duniadapat dilihat melalui kemajuan di dalam transportasi laut, infrastruktur penunjang transportasilaut, dan pemerataan ekonomi Indonesia melalui aspek – aspek kelautan. Keuntungan yangbegitu besar tentunya juga harus didasari oleh kegigihan pemerintah di dalammerealisasikannya. Pembentukan atau perencanaan adanya Indonesia sebagai poros maritim dunia sudahdimulai sejak zaman Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu bukti nyata didalam pengimplementasian tersebut adalah masuknya Indonesia ke dalam kawasan Indo-Pasifik. Namun, pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono output Indonesia sebagaiporos maritim dunia masih tidak terasa bagi internal Indonesia itu sendiri. Hal tersebutdikarenakan kebijakan luar negeri yang lebih condong untuk membangun kerjasama dengannegara – negara lain Mubah, 2019. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia tersebutmemiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada negara – negara lain. Kedekatan tersebutdapat meningkatkan peran Indonesia di dalam memperkuat hubungan antara Samudra Hindiadan Samudra Pasifik bagi kawasan Indo-Pasifik Mubah, 2019. Usaha – usaha yangdilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada saat itu, Marty Natalegawa,dapat dikatakan mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang banyak diketahuisecara umum adalah pengakuan China atas wilayah Laut Cina Selatan. Menurut Mubah2019, pengakuan China tersebut menjadi sebuah tantangan Indonesia di dalam dengan kebijakan luar negeri yang telah dicanangkan pada zaman PresidenSusilo Bambang Yudhoyono, pada zaman Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo,memiliki fokus kebijakan luar negeri yang lebih menguntungkan bagi internal IndonesiaMubah, 2019. Pada zaman Presiden Joko Widodo, lebih berani di dalam mengambil tindakan demi keberlangsungan niat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Strategiyang digunakan di dalam pengimplementasiannya adalah melalui pemanfaatan hal – hal yangdimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Salah satu pemanfaatannya adalah melalui Association ofSoutheast Asian Nations ASEAN, yang dimana Indonesia mengajukan keinginan –keinginannya melalui ASEAN Mubah, 2019. Salah satu contoh dari keinginan Indonesiayang diajukan pada ASEAN adalah penyelesaian konflik dengan damai Mubah, 2019.Permintaan tersebut berdampak pada persoalan Indonesia akan konflik Laut Cina di dalam mewujudkan Indian Ocean Rim Association IORA juga menjadisalah satu langkah bagi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mengetahui lebih lanjutterkait strategi Indonesia di dalam menjadi poros maritim dunia, dapat dilihat melalui bab –bab yang ada Pemikiran Kerjasama dan Keuntungan AbsolutUntuk mencari tahu strategi Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia,penulis dalam tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran cooperation dan absolute merupakan turunan konsep dari teori neoliberalisme yang menjadikan kerja samaantar negara dan organisasi internasional dalam sistem internasional yang anarki untukmemaksimalkan kepentingannya sebagai fokus utama. Keohane 1984 dalam Whyte 2012menyatakan bahwa cooperation bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan sehingga dapatmenyebabkan ketegangan, tetapi melalui cooperation suatu negara berpotensi mendapatmanfaat. Cooperation hanya dapat terjadi dalam situasi yang mengandung campurankepentingan yang saling bertentangan dan saling melengkapi Dugis, 2018. Dalam situasitersebut, para aktor akan menyesuaikan perilaku mereka agar memberikan hasil kooperasiyang baik. Dengan melakukan kooperasi, negara dapat mengurangi biaya transaksi, yaitubiaya dan risiko yang terkait dengan pencapaian dan pelaksanaan kesepakatan, yang padagilirannya dapat mendorong dan memfasilitasi kerja sama. Dalam masa sekarang dapat dilihatbahwa negara selalu berbagi kepentingan bersama, misalnya dalam mengendalikanpenyebaran virus Covid-19, senjata nuklir, proteksionisme perdagangan, dan kerusakanlingkungan. Dengan sistem internasional yang anarki atau tidak ada otoritas yang lebih tinggi darinegara, kooperasi akan tetap bisa dilakukan. Namun, kenyataannya negara mungkin gagaldalam kooperasi karena adanya ketakutan bahwa sistem internasional yang anarkimemungkinkan pihak lain untuk berbuat curang dan mengambil keuntungan dari kooperasiyang dilakukan. Oleh karena itu, kepercayaan disini diperlukan untuk menghasilkan kooperasi skala besar yang maksimal. Kepercayaan akan menghasilkan tatanan sosial yang damai danmenurunkan kemungkinan adanya biaya pemantauan dan sanksi yang mungkin diperlukanketika suatu pihak tidak dapat dipercaya Cook dkk, 2005. Namun, dengan perubahan jangkapanjang koordinasi dan regulasi menjadi jauh lebih penting. Kepercayaan tidak lagi menjadipilar utama dalam kooperasi. Untuk mengurangi hambatan yang mungkin muncul, institusimelalui berbagai kebijakan didalamnya memainkan peran fundamental. Institusi berperansebagai mediator dan sarana kooperasi antar aktor dalam sistem Lamy, 2014. Ini dapatdilihat dari mekanisme koordinasi yang ada sehingga setiap negara yang ada di dalamnyadapat mencapai keuntungan melalui kooperasi. Dengan badan, kebijakan, dan norma yang dimilikinya, institusi dapat mencegahterjadinya kecurangan karena terdapat konsekuensi di dalamnya. Menjadi suatu hambatanketika terdapat suatu aktor yang mementingkan diri sendiri ketika aktor lain berbagikepentingan bersama. Pada dasarnya, negara memang lebih bersifat individualistis dan danberfokus pada kepentingan dan keuntungan individu. Namun, ketakutan terhadapindividualistis ini juga tidak menghambat kooperasi ketika adanya motivasi untuk bekerjasama mencapai keuntungan absolut. Keuntungan tersebut merupakan hitungan efek total yangterdiri dari power, keamanan, ekonomi, dan budaya dari suatu tindakan. Dari kooperasi,semua negara dapat memperoleh keuntungan absolut secara bersama-sama berdasarkankeunggulan komparatif Sterling-Folker dalam Dunne dkk, 2013. Pembuat kebijakan jugaakan mempertimbangkan keuntungan absolut yang akan diperoleh dari kesepakatan termasukpotensi keuntungan jangka panjang. Adanya saling ketergantungan akan membuat tidak adapihak yang dapat mengeksploitasi hubungan dan mengambil keuntungan dari pihak mampu mengenali kepentingan mereka untuk membatasi kecurangan danmempercayai tindakan pihak lain di masa depan Sterling-Folker dalam Dunne dkk, 2013. Argumentasi Berangkat dari rumusan masalah bagaimana peran dan posisi Indonesia di kawasanIndo-Pasifik, penulis berargumentasi bahwa Indonesia mampu berperan sebagai middlepower dan active player di kawasan yang mampu mencapai kepentingan strategisnya untukdapat menjadi Poros Maritim Dunia. Penulis juga menggunakan turunan teori atau konsepdari neoliberalisme yang berkaitan dengan kooperasi dan juga keuntungan absolut. Sebagaimiddle power, daripada bermain agresif seperti negara-negara lainnya di kawasan, Indonesiamemilih untuk bermain ke pendekatan yang positif dan berusaha menciptakan perdamaian,dan kestabilan di Indo-Pasifik. Hal ini juga selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia tidak ingin memilih salah satu dari dua rivalitas kekuatan besaryaitu AS dan China. Indonesia lebih memilih sebagai middle power yang mempertahankanposisinya di tengah dua kekuatan besar tersebut, tidak menjadi objek dari rivalitas tersebut,tetapi jadi subjek yang menentukan kepentingan kita sendiri. Dengan demikian, Indonesia diera Jokowi dengan kebijakan Poros Maritim Dunia ini menggambarkan bagaimana Indonesiasebagai negara kepulauan dan negara maritim dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh sebagai middle power, Indonesia juga menjadi active player dikawasan yanghal ini terlihat pada bagaimana Indonesia menginisiasi dan ikut serta dalam berbagai kerangkakerjasama yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Dengan peranan yang aktif tersebut Indonesiadiharapkan mampu menentukan tatanan regional di Indo-Pasifik dan menekankan pentingnyaperdamaian di tengah rivalitas dan munculnya rasa tidak aman bagi negara-negara yang diinisiasi oleh Indonesia tidak hanya kerjasama bilateral dengan beberapanegara saja. Indonesia juga turut aktif dalam kerjasama regional, utamanya melalui ASEAN,Indonesia juga turut ingin menunjukkan sentralitas ASEAN dan mempromosikan ASEANOutlook on Indo-Pacific AOIP yang hal ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia diASEAN dan sebagai middle power. Sehingga dari kerjasama yang ada juga dapatmenguntungkan bagi Indonesia serta negara-negara lain di kawasan dan ini dapatmeminimalisir terjadinya konflik. Indonesia saat ini belum menjadi pemain utama dalamkawasan, tetapi melalui peranannya yang aktif Indonesia juga turut membawa kestabilan yangada di kawasan, memberikan keuntungan ekonomi, dan dalam beberapa tahun kedepanIndonesia dapat menjadi pemain utama melalui strategi Poros Maritim Kebijakan Indonesia sebagai Middle Power dalam Mewujudkan “PorosMaritim Global” Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif bermain di kawasan Indo-Pasifik danposisinya di kawasan termasuk dalam middle power. Menurut Jordaan 2003, middle poweradalah negara yang tidak besar namun juga tidak kecil dalam hal kekuatan, kapasitas, danpengaruh internasional, dan menunjukkan kecenderungan untuk mempromosikan kohesi danstabilitas dalam sistem dunia. Middle power menurut Kantian memandang dunia anarkisdengan cara yang positif, menekankan politik rendah tetapi tidak mengecualikan politiktinggi, dan karena itu negara terlibat aktif dalam aktivitas internasional seperti pembangunan,kerjasama, dan mediasi. Anwar 2020 memandang middle power yang dimiliki Indonesialebih mengarah pada model Kantian yang memprioritaskan pendekatan positif dan kolaboratif terhadap lingkungannya. Indonesia sebagai middle power berusaha mempertahankanposisinya di tengah dua kekuatan besar di Indo-Pasifik antara AS dan China dan terlibat aktifdalam kawasan. Hal ini terlihat pada gagasan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan olehPresiden Jokowi pada tahun 2014 yang menjadi inisiatif regional milik Indonesia selain “BeltRoad Initiative” BRI China dan “Free and Open Indo-Pacific” Jepang dan memiliki keinginan dan berkomitmen untuk menjadi Poros Maritim Duniayang hal ini menjadi fokus dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia merupakannegara maritim yang memiliki sekitar 70% wilayah perairan. Lautan dan transportasi lautmerupakan salah satu aspek yang penting bagi perekonomian Indonesia dan harusdikembangkan dengan baik untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perspektifmaritim merupakan salah satu hal yang penting dalam membentuk arsitektur regional,termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Poros Maritim Dunia juga dipahami sebagai respon ataskebangkitan China melalui pembukaan wilayah maritim Indonesia untuk meningkatkankerjasama dengan negara tetangga di Asia Tenggara Yakti & Susanto, 2017 dalam Mubah,2019. Hal ini juga menjadi bagian dari visi Jokowi untuk mengembalikan jati diri Indonesiasebagai negara kepulauan dan kekuatan maritim yang memang sejak zaman KerajaanSriwijaya dan Majapahit terkenal sebagai kekuatan maritim. Sebagai kekuatan maritim,melalui Poros Maritim Dunia Indonesia dapat berkontribusi dalam membentuk tatanankawasan Indo-Pasifik di tengah rivalitas dua kekuatan besar beserta pemain-pemain lain dikawasan Mubah, 2019Sebagai middle power dan melalui strategi Poros Maritim Dunia, Indonesia akanberperan untuk membuka peluang kerjasama sembari mengejar kepentingan Maritim Dunia akan menjadi kebijakan luar negeri yang difokuskan untuk membangunIndonesia sebagai negara maritim yang kuat dan dapat membawa Indonesia menjadi kekuatanutama di kawasan Indo-Pasifik. Dalam mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowimengusulkan lima pilar utama yang juga menjadi visi Poros Maritim Dunia Anwar, 2020.Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, pengelolaan sumberdaya laut. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membanguntol laut, logistik, pelabuhan, industri kapal, dan pariwisata maritim. Keempat membangunkekuatan pertahanan maritim. Kelima, diplomasi maritim. Kelima pilar tersebutmenggambarkan bagaimana Indonesia memperkuat kebijakan maritimnya, Indonesia jugamenekankan pentingnya diplomasi maritim sebagai wadah kerjasama yang lebih baik antaraIndonesia dengan negara-negara lainnya yang ada di kawasan Assegaf, 2014 dalam Mubah,2019. Dengan demikian, Indonesia harus mampu memanfaatkan posisinya sebagai middle power dengan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kebijakan Poros Maritim Dunia danmenjadi kekuatan utama di indonesia sebagai Active Player dalam Menginisiasi Kerjasama antara Negara-Negara di Kawasan Indo-Pasifik Sejak awal kemerdekaan pada 1945, Indonesia telah banyak terlibat dalam proseskerja sama internasional. Dengan prinsip bebas-aktif’, Indonesia berdiri di sisteminternasional sebagai negara yang bebas untuk menentukan arah dirinya tanpa adanya campurtangan negara lain serta aktif dalam dinamika internasional. Prinsip ini terus dipegang olehIndonesia hingga saat ini terlibat dalam kawasan Indo-Pasifik sebagai active player. Activeatau aktif dapat diartikan sebagai giat atau juga mampu beraksi dan bereaksi KBBI Web, player adalah entitas yang melakukan sesuatu. Dengan begitu, maka Indonesia diIndo-Pasifik adalah sebagai entitas negara yang melakukan aksi dan reaksi kepada aktorlainnya. Sejak kemunculan istilah Indo-pasifik, Indonesia sudah terus menunjukkankeaktifannya dalam banyak hal. Dapat diketahui bahwa sejak awal, Indo-Pasifik sendiri telahmenjadi kawasan yang dibangun dengan perdebatan mengenai apa yang termasuk didalamnya dan menjadi panggung baru bagi persaingan kekuatan-kekuatan besar. Berbagainegara yang berada di sekitar kawasan berusaha menetapkan klaim eksklusif padanya,Namun, Indo-Pasifik bukan hanya sekadar arena negara-bangsa melainkan juga memunculkanupaya-upaya pengembangan narasi 'regionalisme maritim' bersama Doyle dan Rumley,2019. Langkah Indonesia di Indo-Pasifik secara implisit ditunjukkan dengan keaktifan dalamketerlibatan yang lebih besar dalam berbagai kerangka kerja sama. Pada 2009, Indonesiasudah mulai aktif melalui kerja sama subregional, salah satunya Coral Triangle InitiativeCTI bersama Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. CTIdibangun untuk masalah penangan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangansekaligus menjadi saluran untuk kepemimpinan Indonesia White dan Halim, 2014 dalamScott, 2019. Selain itu, Indonesia telah secara aktif menggunakan East Asia Summit EASsebagai ruang untuk mengajukan formulasi Indo-Pasifiknya sendiri. Konsep Indo-PacificTreaty of Friendship and Cooperation IPTFC juga diajukan Indonesia karena adanyakepentingan masa depan di Indo-Pasifik sehingga perlunya transformasi kawasan. Indonesiamelihat bahwa melalui IPTFC, negara-negara dapat memiliki perjanjian persahabatan dankerja sama Indo-Pasifik yang luas. Melalui konsep tersebut, negara-negara di kawasandiharapkan berkomitmen untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan mempromosikan konsep keamanan bersama Scott, 2019. Namun, konsepIPTFC tidak mendapatkan tanggapan dari negara-negara di kawasan sehingga tidak dapatdigunakan. Indonesia juga telah aktif membentuk hubungan bilateral dengan berbagai negaramengenai Indo-Pasifik. Pada 2015, Indonesia menyepakati dengan Australia bahwa merekamenjadi mitra strategis komitmen bersama untuk pembangunan yang stabil dan Indo-Pasifik Scott, 2019. Di tahun yang sama, Indonesia juga bermitra denganIndia melalui Indian Ocean Regional Association IORA, mekanisme yang dipimpinASEAN, dan kerja sama maritim bilateral. Pada 2018, Indonesia juga mengembangkan Indo-Pacific Cooperation Concept IPCC yang merupakan konsep kerja sama Indo-Pasifik negaradi Asia Tenggara. Prinsip-prinsip kerja sama ini adalah terbuka, transparan dan inklusif,mempromosikan kebiasaan dialog, mempromosikan kerjasama dan persahabatan, sertamenjunjung tinggi hukum internasional. Konsep ini dikembangkan sebagai bagian atasperhatian ASEAN untuk merespons isu-isu regional yang ada, sehingga dapat menjagasentralitas ASEAN Scott, 2019. Secara keseluruhan, Indonesia telah melakukan banyak carauntuk bisa aktif dalam mendorong adanya kerja sama di antara negara-negara di Indo-Pasifikseperti dengan mengajukan konsep dan membentuk kerja sama bilateral dan multilateral. Peran Indonesia dalam Mendorong Terbentuknya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific -500 kata ASEAN Outlook on the Indo-Pacific adalah sebuah kesepakatan yang diajukan olehIndonesia Kemlu, 2019. Lahirnya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP tersebutpada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-34. PelaksanaanKTT ASEAN tersebut berada di Bangkok, Thailand dan berjalan pada 20 – 23 Juni 2019Kemlu, 2019. Pada saat itu, KTT ASEAN memiliki tema “Partnership for Sustainability”.Indonesia memiliki peran yang sangat kuat di dalam kehadiran tersebut. ASEAN secara resmitelah mengantongi pandangan – pandangan Indonesia terhadap kawasan Indo-Pasifik Anwar,2020. Setelah adanya sharing terhadap pandangan pada kawasan Indo-Pasifik, ASEAN inginlebih memperhatikan kawasan tersebut karena cakupannya yang begitu luas. ASEAN jugamemiliki pandangan terhadap kawasan Indo-Pasifik dikarenakan memiliki benefit di dalammenjembatani kerjasama regional Anwar, 2020. Kawasan Indo-Pasifik juga dapat menjadisebuah kawasan untuk mempromosikan pemikiran – pemikiran ASEAN melalui dialog ataupidato yang ASEAN lakukan. ASEAN juga merasa bahwa perspektif setiap negara memilikisifat yang berbeda di dalam memanfaatkan atau berkecimpung pada kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang baru jika ASEANterlambat di dalam berkecimpung pada kawasan Indonesia yang telah disetujui sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri ASEANterhadap kawasan Indo-Pasifik sangat berdampak pada pencapaian tujuan Indonesia sebagaiporos maritim dunia. Tercapainya kesepakatan AOIP tersebut juga memberikan sebuahgambaran bahwasannya ASEAN dapat membantu Indonesia mewujudkan keinginan sebagaiporos maritim dunia di dalam kawasan Indo-Pasifik. ASEAN Outlook on the Indo-Pacificjuga menjadi sebuah titik temu di dalam memahami perubahan atau dinamika geopolitik dangeostrategi pada kawasan Indo-Pasifik Kemlu, 2019. Hadirnya AOIP tersebut juga memilikidampak diluar kawasan Indo-Pasifik, maksud pernyataan tersebut adalah AOIP jugaberdampak pada internal ASEAN itu sendiri. ASEAN menganggap bahwa AOIP dapatmemperkuat hubungan kerjasama yang sedang berjalan maupun yang akan datang Kemlu,2019. Selain itu, konsep ini juga memiliki manfaat bagi pengembangan kerjasama yang nyatadengan anggota ASEAN itu sendiri maupun diluar anggota ASEAN untuk sebagai negara yang memprakarsai AOIP pada ASEAN tentunya memilikibeberapa kepentingannya tersendiri. Kepentingan atau tujuan dari Indonesia tersebut memilikifungsi bagi eksternal Indonesia maupun internal Indonesia. Pada sisi eksternal Indonesia,disebutkan dalam Anwar 2020 bahwa Indonesia memiliki kekhawatiran terhadap persainganyang bergejolak antara Amerika Serikat dengan China. Persaingan yang terjadi antaraAmerika Serikat dan China memang terbilang cukup berdampak bagi kawasan – kawasan disekitarnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan bahwasannya persaingan tersebut memilikipotensi untuk mengusik perdamaian dan stabilitas yang ada Anwar, 2020. Hal tersebutdibuktikan dengan adanya kebijakan luar negeri yang telah dikeluarkan oleh China. Kebijakantersebut tentunya mengusik ketenangan Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Chinatersebut seperti Belt and Road Initiative BRI Anwar, 2020. Presiden Joko Widodomengatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik dapat dikatakan tidak stabil di dalam menghadapiperang dagang antara dua negara dengan kekuatan besar Kemlu, 2019.Disisi lain, manfaat dari adanya AOIP bagi internal Indonesia adalah dalam segipertahanan dan keamanan. Dikatakan bahwa AOIP memiliki fungsi untuk mengarahkanASEAN di dalam kerjasama pertahanan serta meningkatkan interaksi Kemhan, 2021.ASEAN Outlook on the Indo-Pacific juga berfungsi sebagai jembatan. Hal tersebutdimaksudkan kepada negara – negara untuk mempertimbangkan kepentingannya padakawasan Indo-Pasifik untuk menjaga stabilitas yang ada Kemhan, 2021. Adanya AOIP jugadiharapkan dapat membantu Indonesia di dalam menjaga pertahanan dan keamanannya melalui bantuan – bantuan anggota negara ASEAN. Bagi Indonesia, AOIP merupakan sebuahrespon akibat adanya geopolitik yang dijalankan oleh negara – negara dengan kekuatan tersebut mengharuskan Indonesia dan ASEAN untuk selalu mengawasi kawasan agarterjaga stabilitasnya. Hadirnya AOIP berdampak pada keberlangsungan Indonesia di ASEANuntuk selalu berkomunikasi, menjaga mutual trust, dan menciptakan win-win solutionKemhan, 2021. Dengan demikian, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari pengusulanAOIP ini, yang mana Indonesia bisa mencapai kerjasama dengan beberapa negara danmendapatkan keuntngan absolut dari kerjasama Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa posisi dan peranIndonesia di kawasan Indo-Pasifik adalah sebagai middle power dan juga sebagai activeplayer. Kawasan Indo-Pasifik tidak hanya didominasi oleh negara-negara maju saja ataunegara dengan kekuatan besar seperti AS dan China. Indonesia sebagai negara kepulauan dannegara maritim juga dapat menunjukkan peran dan posisinya di Indo-Pasifik. Di tengahrivalitas antara AS dan China, Indonesia mampu membawa kestabilan pada dari konsep kerjasama dan keuntungan absolut, Indonesia mampu menginisiasikerjasama di kawasan Indo-Pasifik dan tetap dapat memberikan keuntungan bagi Indonesiadan negara-negara di sekitar kawasan. Indonesia di era Presiden Jokowi juga ingin berfokusuntuk menjadi Poros Maritim Dunia yang ini menjadi salah satu fokus dari kebijakan luarnegeri Indonesia saat ini yang kebijakan ini difokuskan untuk membangun Indonesia sebagainegara maritim yang kuat dan dapat menjadi kekuatan utama dikawasan untuk beberapa tahunkedepan. Melalui posisinya sebagai middle power, Indonesia diharapkan mampumemanfaatkan itu sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kebijakan Poros Maritim Dunia. Indonesia telah secara aktif melakukan berbagai usaha untuk mencapai kerjasama diantara negara-negara yang berada di Indo-Pasifik. beberapa rumusan telah diajukan sejak2013, tetapi belum sepenuhnya mendapat dukungan seperti yang terjadi pada konsep sejak 2018 Indonesia telah berperan lebih aktif baik melalui kerja sama bilateralmaupun regional melalui ASEAN. Dengan kerja sama bilateral, Indonesia dapat lebih aktifberbagi langkah-langkah strategis untuk mencapai kepentingannya di Indo-Pasifik. Keadaansistem internasional yang anarki membuat Indonesia harus memiliki langkah-langkahstrategis agar tidak kehilangan pengaruhnya di kawasan ini. Usaha lain dari Indonesia untukmencapai tujuannya sebagai poros maritim dunia adalah dengan memprakarsai ASEANOutlook on the Indo-Pacific pada KTT ASEAN ke–34. Indonesia memberikan sebuah pandangan terhadap pentingnya untuk aktif di dalam mengambil peran dan memperhatikankawasan Indo-Pasifik pada ASEAN. Pada akhirnya ASEAN juga turut menyadari pentingnyauntuk memperhatikan kawasan Indo-Pasifik dikarenakan adanya geopolitik antara dua negaradengan kekuatan yang besar. Adanya dorongan dari Indonesia terkait AOIP jugamemperlancar kepentingan Indonesia dari segi eksternal dan internalnya. Dengan demikian,Indonesia memiliki peran dan posisi yang sangat penting, sebagai middle power dan jugaactive player yang menginisasi beberapa kerjasama yang dapat memberikan keuntunganabsolut dan membawa pada perdamaian dan Dewi Fortuna. 2020. Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific, inInternational Affairs, 2020, 96 1 T dan Rumley, D, 2019. The Rise and Return of the Indo-Pacific. Oxford OxfordUniversity K, dkk, 2005. Cooperation without Trust. New York Russell Sage V, 2018. Neoliberalisme, dalam Teori Hubungan Internasional Perspektif-PerspektifKlasik. Surabaya Airlangga University PressJordaan, Eduard, 2003. “The Concept of a Middle Power in International RelationsDistinguish between Emerging and Traditional Middle Powers”, in South AfricanJournal of Political Studies, 30 1 165-181. KBBI Web, Aktif. [diakses pada 19 Desember 2022]Kemhan, 2021. Wamenhan AOIP Menjembatani Kepentingan Indo-Pasifik, [online].Tersedia di [diakses pada 21 Desember 2022]Kemlu, 2019. ASEAN Sepakati ASEAN Outlook on Indo-Pacific pada KTT ke-34 ASEAN,[online]. Tersedia di [diakses pada 21 Desember 2022]. Keohane, R, O, 1984. After Hegemony Cooperation and Discord in the World PoliticalEconomy, in Whyte, A, 2012. Neorealism and Neoliberal Institutionalism Born ofthe Same Approach. E-International S, 2014. Contemporary Mainstream Approaches Neo Realism and Neo-Liberalism, inE-International A. Safril. 2019. Indonesia’s Double Hedging Strategy toward the United States–China Competition Shaping Regional Order in the Indo-Pacific?, in Issues & StudiesA Social Science Quarterly on China, Taiwan, and East Asian Affairs, 55 4 D, 2019. Indonesia Grapples with the Indo-Pacific Outreach Strategic Discourse, andDiplomacy, in Journal of Current Southeast Asian Affairs, 38 2.Sterling-Folker, J. Neoliberalism, dalam Dunne, T, dkk, 2013. International RelationsTheories Discipline and Diversity. Oxford Oxford University Press ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication. .
  • 80fd8mznja.pages.dev/331
  • 80fd8mznja.pages.dev/45
  • 80fd8mznja.pages.dev/242
  • 80fd8mznja.pages.dev/94
  • 80fd8mznja.pages.dev/384
  • 80fd8mznja.pages.dev/269
  • 80fd8mznja.pages.dev/118
  • 80fd8mznja.pages.dev/33
  • 80fd8mznja.pages.dev/31

    • ide tentang indonesia sebagai poros maritim muncul karena memandang bahwa